buletinjubi.com-Semangat nasionalisme dan kesetiaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kembali ditunjukkan oleh masyarakat Papua. Di tengah berbagai aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM), warga di sejumlah daerah menyatakan tekad bulat untuk melawan setiap bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara dan perdamaian di tanah Papua.
Pernyataan itu mengemuka dalam pertemuan masyarakat adat, tokoh agama, dan pemuda di Distrik Kurulu, Kabupaten Jayawijaya. Dalam forum tersebut, warga secara terbuka menyatakan penolakan terhadap OPM yang selama ini dianggap hanya membawa penderitaan, ketakutan, serta merusak tatanan kehidupan masyarakat sipil.
Ketua Dewan Adat La Pago, Yulianus Kogoya, mengatakan bahwa warga Papua telah lama menderita akibat ulah OPM. “Apa yang mereka perjuangkan tidak pernah kami rasakan manfaatnya. Justru yang kami lihat hanya kekerasan, pemerasan, dan ancaman terhadap masyarakat. Sudah saatnya rakyat Papua bersatu melawan OPM,” tegasnya, Jumat (6/6/2025).
Ia juga menegaskan bahwa Papua adalah bagian sah dari NKRI dan tidak ada ruang bagi ideologi separatis di tanah Papua. “Kita punya adat dan budaya yang menjunjung damai, bukan kekerasan. Siapa pun yang melanggar adat dan membunuh rakyat sendiri, tidak pantas disebut pejuang,” tambah Yulianus.
Senada dengan itu, tokoh gereja dari Sinode KINGMI Papua, Pendeta Markus Wenda, menyerukan agar umat Kristiani di Papua tidak tinggal diam menghadapi teror OPM. Ia menyebut bahwa membela kebenaran dan menjaga kedamaian adalah bagian dari panggilan iman.
“Tidak ada ajaran agama mana pun yang membenarkan pembunuhan terhadap sesama. Masyarakat sudah cukup menderita. Sudah waktunya kita melawan, bukan dengan kekerasan, tapi dengan keberanian untuk berkata ‘tidak’ kepada OPM,” kata Pendeta Markus.
Ia juga mengajak para pemuda gereja untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga kampung dan desa dari infiltrasi kelompok bersenjata.
Pemerintah juga menambahkan bahwa ke depan, akan memperluas program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh propaganda separatis, sehingga nantinya masayarakat dapat memilih berita atau informasi yang jelas kebenarannya.
