buletinjubi.com-Menjelang tanggal 1 Juli, yang selama ini diklaim sebagai Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM), sejumlah tokoh adat di Papua menyampaikan penolakan tegas terhadap peringatan tersebut. Para tokoh menilai bahwa 1 Juli bukanlah hari yang patut dirayakan, melainkan menjadi pengingat akan panjangnya daftar penderitaan yang dialami rakyat Papua akibat ulah kelompok separatis tersebut.
Salah satu penolakan datang dari Ketua Dewan Adat Wilayah Tabi, Yustus Nawipa, yang menyatakan bahwa OPM telah jauh menyimpang dari semangat perjuangan dan lebih banyak menyisakan luka bagi masyarakat. “Sudah cukup banyak darah yang tertumpah karena kekerasan yang mengatasnamakan kemerdekaan. Mereka tidak lagi bicara soal martabat rakyat Papua, tapi justru membuat rakyat jadi korban,” ujar Yustus dalam pernyataan persnya, Sabtu (28/6/2025).
Menurutnya, tanggal 1 Juli bukanlah hari kemerdekaan, melainkan awal dari konflik panjang yang terus mengorbankan Orang Asli Papua (OAP). Ia menegaskan bahwa mayoritas masyarakat adat tidak mengakui OPM sebagai representasi dari aspirasi rakyat Papua, karena tindakan mereka lebih banyak didominasi kekerasan dan ancaman terhadap warga sipil.
Tokoh adat dari wilayah La Pago, Markus Douw, juga mengecam rencana perayaan 1 Juli oleh simpatisan OPM. Ia menyebut perayaan tersebut hanya akan memperkeruh suasana dan merusak ketenteraman masyarakat. “Kami tidak butuh pesta darah. Yang kami butuh adalah kedamaian, pendidikan, dan pembangunan untuk masa depan anak-anak Papua,” ungkap Markus.
Sementara itu, tokoh pemuda Pegunungan Tengah, Riko Wenda, menilai bahwa OPM sudah kehilangan kepercayaan publik, khususnya dari generasi muda. Ia menegaskan bahwa perjuangan yang membenarkan pembunuhan, penyanderaan, serta pembakaran sekolah dan fasilitas umum bukanlah perjuangan yang bermartabat. “Anak-anak muda sekarang lebih memilih jalan damai dan pembangunan. Kita tidak bisa terus hidup di bawah bayang-bayang ketakutan,” tegasnya.
Penolakan terhadap 1 Juli sebagai HUT OPM juga disampaikan oleh kalangan gereja. Pdt. Yakob Kobak dari Gereja Baptis Papua mengatakan bahwa gereja tidak akan mendukung kegiatan apa pun yang berujung pada kekerasan dan ancaman terhadap umat. “Kami tidak melihat hasil perjuangan dari OPM selain penderitaan. Tidak ada keadilan yang lahir dari moncong senjata,” ujarnya.
Penolakan dari para tokoh adat, pemuda, dan agama ini mencerminkan kehendak rakyat Papua yang semakin kuat untuk melepaskan diri dari lingkaran kekerasan. Mereka tidak ingin Papua terus diwarnai konflik, dan menegaskan bahwa pembangunan, perdamaian, dan persatuan adalah masa depan yang sejati.
