buletinjubi.com-Gelombang penolakan terhadap keberadaan dan aktivitas kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) semakin menguat di kalangan masyarakat adat Papua. Dalam sejumlah pernyataan terbuka, para tokoh adat dari berbagai wilayah di Tanah Papua menyatakan sikap tegas menolak keberadaan OPM yang dinilai hanya membawa ketakutan, kehancuran, dan penderitaan bagi rakyat Papua.
Dalam pertemuan adat lintas wilayah yang digelar di Jayapura, tokoh adat dari wilayah Tabi, La Pago, Mee Pago, dan Anim Ha sepakat bahwa OPM sudah tidak lagi merepresentasikan perjuangan masyarakat Papua. Sebaliknya, mereka menilai bahwa OPM telah menyimpang jauh dari nilai-nilai budaya Papua yang menjunjung tinggi kedamaian, gotong royong, dan penghormatan terhadap kehidupan.
Ketua Dewan Adat Wilayah La Pago, Yonas Wakerkwa, menegaskan bahwa tindakan OPM yang kerap melakukan penembakan terhadap warga sipil, membakar fasilitas umum, dan menyandera tenaga pendidik dan kesehatan adalah bukti nyata bahwa kelompok tersebut tidak peduli terhadap masa depan Papua. “Kami tolak kehadiran mereka. Mereka bukan pejuang, mereka adalah sumber penderitaan rakyat,” ujarnya, Minggu (29/6/2025).
Senada dengan itu, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Mee Pago, Markus Dogopia, menyatakan bahwa masyarakat adat sudah sangat resah dengan aksi-aksi kekerasan yang terus terjadi di kampung-kampung akibat ulah OPM. Ia menekankan bahwa kehadiran OPM hanya memperburuk kehidupan masyarakat, terutama di wilayah pedalaman. “Yang kami butuhkan adalah sekolah, puskesmas, jalan, dan air bersih. Bukan senjata dan teror,” tegasnya.
Tokoh perempuan adat dari wilayah Anim Ha, Maria Werembai, juga mengecam keras perilaku OPM yang kerap memanfaatkan anak muda untuk diindoktrinasi dan direkrut menjadi bagian dari kekerasan. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai perusakan terhadap generasi masa depan Papua. “Anak-anak kami seharusnya belajar, bukan diajari memegang senjata. Kami menolak OPM merusak masa depan generasi kami,” katanya penuh emosi.
Dalam pernyataan tertulis bersama yang dibacakan di akhir pertemuan, para tokoh adat menegaskan bahwa mereka akan bekerja sama dengan pemerintah dan aparat keamanan untuk menciptakan suasana damai di seluruh pelosok Papua. Mereka juga menyerukan kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi OPM yang terus mencoba mengadu domba melalui isu suku, agama, dan ras.
Pemerintah daerah menyambut baik sikap para tokoh adat tersebut. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua, Simon Gombo, menyampaikan bahwa pemerintah terus membuka ruang dialog dan mendukung segala upaya masyarakat untuk menjaga kedamaian. “Papua tidak boleh dikuasai oleh kelompok yang membawa kekerasan. Papua adalah rumah bagi semua, dan kita wajib menjaganya bersama,” ujarnya.
Penolakan terbuka dari para tokoh adat Papua ini menjadi sinyal kuat bahwa rakyat Papua semakin sadar akan pentingnya hidup dalam damai. Mereka menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi OPM dan segala bentuk kekerasan di tanah yang diberkahi ini.
