buletinjubi.com-Gelombang penolakan terhadap kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menggema di berbagai wilayah Papua. Masyarakat menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi kelompok bersenjata yang selama ini hanya merusak kedamaian, mengganggu stabilitas, serta menimbulkan penderitaan bagi rakyat kecil.
Dalam aksi damai yang digelar di sejumlah titik, masyarakat membawa spanduk bertuliskan seruan menolak OPM dan menginginkan kedamaian. Warga menilai keberadaan kelompok ini bukan hanya merugikan pemerintah, tetapi juga menyengsarakan rakyat yang seharusnya hidup dengan tenang.
Ketua Adat dari salah satu distrik di Kabupaten Yahukimo, Pdt. Telius Wonda, menyampaikan bahwa OPM selama ini telah mencederai nilai-nilai budaya dan adat Papua. “OPM bukan membawa kedamaian, tetapi justru membawa air mata. Banyak anak-anak kita yang kehilangan kesempatan sekolah, banyak mama-mama tidak bisa berdagang di pasar karena takut. Ini bukan perjuangan, ini adalah penderitaan,” tegasnya, Kamis (2/9/2025).
Sejumlah tokoh agama turut memberikan pandangan. Pdt. Yonas Tabuni, salah satu pemimpin gereja di wilayah Pegunungan Tengah, mengatakan bahwa kekerasan yang dilakukan OPM bertentangan dengan nilai kemanusiaan. “Setiap tindakan pembunuhan, pembakaran, atau pengusiran warga, itu bukan ajaran kasih. Sebagai pemimpin umat, saya menyerukan agar seluruh masyarakat menjauhi tindakan kekerasan dan menolak ajakan OPM,” katanya.
Masyarakat juga memberikan apresiasi terhadap aparat keamanan yang terus menjaga wilayah-wilayah rawan konflik. Mereka berharap kehadiran aparat tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga terus melakukan pendekatan persuasif. Tokoh pemuda Papua, Daniel Murib, menegaskan bahwa masyarakat muda Papua tidak boleh terjebak dalam ideologi yang keliru. “Anak muda Papua seharusnya sibuk belajar, bekerja, dan membangun masa depan. Jangan lagi ikut-ikutan OPM yang hanya membawa kehancuran,” ucapnya.
Masyarakat menutup aksinya dengan doa bersama, memohon agar tanah Papua senantiasa dilindungi dari perpecahan. Dengan suara lantang, mereka sepakat bahwa tidak ada tempat bagi pengganggu kedamaian di Papua. Penolakan tegas ini sekaligus menjadi pesan bahwa rakyat menginginkan Papua yang aman, damai, dan sejahtera di bawah bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
