buletinjubi.com – Papua — Menjelang peringatan Hari HAM Internasional, seruan aksi nasional yang dikeluarkan Masyarakat Adat Independen Papua (MAI-P) justru mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat. Warga menilai ajakan aksi tersebut berpotensi mengganggu situasi keamanan dan ketertiban yang selama ini sudah mulai kondusif.
Masyarakat Pilih Damai
Sejumlah tokoh adat, pemuda, hingga komunitas lokal di Sorong, Timika, Merauke, dan Wamena menyatakan bahwa masyarakat saat ini lebih membutuhkan stabilitas untuk bekerja, berusaha, serta mempersiapkan perayaan Natal dan Tahun Baru.
“Kami ingin suasana damai. Jangan sampai ada aksi yang dimanfaatkan pihak tertentu untuk memicu kekacauan,” ujar salah satu tokoh masyarakat di Timika.
Aksi Tanpa Izin Dinilai Berbahaya
Warga juga menegaskan bahwa aksi tanpa izin kerap disusupi agenda yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat adat, serta berpotensi memunculkan simbol-simbol yang dilarang dan melanggar hukum. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya provokasi yang dapat merusak ketertiban umum.
Pemerintah Apresiasi Sikap Warga
Pemerintah daerah bersama aparat keamanan mengapresiasi sikap masyarakat yang memilih mengedepankan ketertiban. Aparat menegaskan bahwa setiap kegiatan publik harus mengikuti aturan yang berlaku, termasuk kewajiban pemberitahuan resmi dan jaminan tidak adanya unsur provokatif.
Papua Menolak Provokasi
Penolakan masyarakat ini menjadi sinyal kuat bahwa warga Papua menginginkan kehidupan yang aman, damai, dan jauh dari aksi yang berpotensi menimbulkan konflik serta keresahan publik.
Papua kuat karena rakyatnya bersatu. Papua maju karena menolak provokasi. Papua bersama Indonesia karena damai adalah pilihan.
