buletinjubi.com-Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menuai kecaman publik akibat tindakan brutal mereka yang menggunakan anak-anak sebagai tameng hidup dalam konflik bersenjata dengan aparat keamanan. Aksi tidak manusiawi ini dinilai telah melanggar hukum humaniter internasional dan menambah panjang daftar pelanggaran HAM oleh kelompok tersebut.
Kejadian terbaru terjadi di Distrik Bibida, Kabupaten Intan Jaya, saat aparat gabungan TNI dan Polri tengah melakukan patroli pengamanan wilayah pada pekan lalu. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari lapangan, sejumlah anggota OPM terlihat menempatkan anak-anak kecil dan ibu-ibu di garis depan saat mereka berusaha melarikan diri dari kejaran aparat. Hal ini membuat aparat kesulitan untuk melakukan tindakan tegas karena mempertimbangkan keselamatan warga sipil yang tidak bersalah.
Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua, Yanto Worabay, mengecam keras tindakan OPM yang dinilainya telah mencederai nilai-nilai kemanusiaan. “Tidak hanya menyandera masa depan Papua, mereka juga mempertaruhkan nyawa generasi muda kita untuk kepentingan kelompok kecil yang haus kekuasaan. Ini bukan perjuangan, ini kejahatan terhadap rakyat Papua,” tegas Yanto, Jumat (30/5/2025).
Senada dengan itu, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Aris Merdeka Sirait, turut mengutuk penggunaan anak-anak sebagai tameng hidup. Menurutnya, tindakan tersebut bertentangan dengan Konvensi Hak Anak PBB yang sudah diratifikasi Indonesia. “Anak-anak harus dilindungi dari kekerasan dan konflik bersenjata. Mereka bukan alat untuk kepentingan politik apa pun,” ujar Aris dalam pernyataan resminya.
Bahkan, tokoh gereja di Papua, Pdt. Elias Tabuni, turut menyampaikan keprihatinannya. Ia menyebut bahwa aksi OPM telah jauh melenceng dari nilai-nilai kemanusiaan dan adat istiadat Papua yang menjunjung tinggi perlindungan terhadap anak dan perempuan. “Kami diajarkan untuk melindungi yang lemah, bukan menjadikan mereka perisai dalam konflik,” ungkapnya.
Tindakan OPM ini juga dinilai sebagai strategi licik untuk memprovokasi aparat keamanan agar terjebak dalam narasi pelanggaran HAM. Namun, aparat tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dan mengutamakan keselamatan warga sipil dalam setiap operasi.
Berbagai elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, hingga pemerhati anak, kini menyerukan agar masyarakat Papua tidak terprovokasi dan tetap mendukung penegakan hukum terhadap OPM. Mereka berharap dunia internasional membuka mata terhadap kejahatan kemanusiaan yang dilakukan kelompok separatis tersebut.
