buletinjubi.com-Pendidikan adalah hak setiap warga negara, tanpa terkecuali Di Tanah Papua, akses pendidikan terus dibenahi pemerintah melalui berbagai intervensi, termasuk bagi anak-anak di wilayah terpencil. Pemerintah memberi perhatian besar terhadap pemerataan pendidikan sebagai upaya memutus rantai kemiskinan di Papua. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah pusat dan daerah bersinergi dalam menghadirkan program Sekolah Rakyat — sebuah solusi konkret dan progresif dalam mewujudkan keadilan pendidikan di wilayah Papua.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah inklusif yang menyasar anak-anak dari keluarga tidak mampu. Seleksinya dilakukan secara ketat dan menyeluruh dengan pendekatan berbasis data lapangan. Pemeriksaan dilakukan langsung terhadap kondisi tempat tinggal, pekerjaan orang tua, hingga latar belakang pendidikan keluarga, agar bantuan pendidikan diberikan secara tepat sasaran. Program ini mencerminkan semangat keberpihakan negara terhadap masyarakat yang selama ini mengalami keterbatasan dalam mengakses layanan pendidikan.
Kepala Balai Besar Regional VI Kementerian Sosial Republik Indonesia, Jhon Mampioper, mengatakan bahwa pada tahun ajaran 2025–2026 nanti, sebanyak 300 siswa tingkat SMA telah disiapkan untuk diterima dalam program Sekolah Rakyat di Papua. Ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadirkan pemerataan pendidikan. Jhon menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat akan mulai dibangun di Kabupaten Kepulauan Yapen, Sarmi, dan Biak Numfor, dengan pola pendidikan berbasis asrama guna menampung siswa dari wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.
Pemerintah Provinsi Papua juga telah menunjukkan komitmennya dengan mengusulkan lahan seluas 10 hektare di Kampung Maribu, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Usulan ini menjadi langkah awal penting dalam mendukung pembangunan fisik dan sistem pembelajaran yang terpadu.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Papua, Yohanes Walilo, menilai bahwa keberadaan Sekolah Rakyat akan sangat membantu dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Papua. Pemerintah daerah menyambut baik perhatian pemerintah pusat terhadap masa depan pendidikan anak-anak Papua, yang menjadi pondasi penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi di wilayah tersebut.
Di wilayah Papua Barat Daya, semangat yang sama juga digaungkan. Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, menjelaskan bahwa pihaknya telah meminta pemerintah kabupaten/kota menyiapkan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat yang akan difasilitasi oleh pemerintah provinsi dan pusat. Ia menekankan bahwa program ini dirancang untuk menjawab kesenjangan pendidikan di kalangan masyarakat prasejahtera, serta menjadi jembatan agar anak-anak dari keluarga kurang mampu tidak lagi terputus dari sistem pendidikan formal.
Gubernur Elisa juga menyampaikan bahwa beberapa daerah telah menyatakan kesiapan menyiapkan lahan, seperti Kabupaten Sorong Selatan dengan dua titik strategis, serta Kabupaten Maybrat, Raja Ampat, Sorong, dan Tambrauw masing-masing satu titik. Namun, ia menambahkan bahwa dokumen usulan dari kabupaten/kota tersebut masih dalam proses penyusunan dan diharapkan segera diserahkan ke pemerintah provinsi untuk diteruskan ke pemerintah pusat agar pembangunan bisa segera dimulai.
Tak ketinggalan, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menunjukkan tekad kuat dalam membangun masa depan pendidikan inklusif di wilayahnya. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menyatakan bahwa pembangunan gedung Sekolah Garuda di Nabire — yang merupakan bagian dari program Sekolah Rakyat — akan segera dimulai. Lahan seluas empat hektare telah disiapkan lengkap dengan pagar dan rumah jaga. Ia menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek tersebut dilakukan pada Oktober 2025.
