buletinjubi.com-Pemerintah Provinsi Papua bersama Kementerian Sosial resmi mengoperasikan program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi nasional Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Christian Sohilait, menegaskan, meskipun program ini berada di bawah Kementerian Sosial, pelaksanaannya tetap melibatkan Dinas Pendidikan secara aktif.
“Kami berkolaborasi penuh. Pendidikan tidak bisa diabaikan, karena kurikulum dan guru ada di kami,” ujarnya, Selasa 12 Agustus 2025.
Sekolah Rakyat di Tanah Hitam, Jayapura, telah beroperasi dengan 100 siswa dari Yapen dan Jayapura.
“Baru-baru ini kami mengunjungi sekolah rakyat menengah ke atas 29 di tanah hitam, fasilitasnya sangat bagus semoga anak-anak ini bisa betah dan bisa fokus belajar dengan baik,” jelasnya.
Sementara di Pasir dua, juga telah dibuka untuk jenjang SMP dengan kapasitas 100 siswa.
Di Serui dan Biak, fasilitas sementara menggunakan Balai Diklat dan gedung BKPSDM, sambil menunggu pembangunan fisik dimulai September.
Setiap sekolah rakyat idealnya memiliki sembilan guru. Guru-guru direkrut langsung oleh Kementerian Sosial, termasuk dua guru tetap dari Kebumen dan Jepara yang telah mulai mengajar di Tanah Hitam.
Sistem asrama telah dilengkapi dengan pengawas, pendamping, kepala sekolah, serta fasilitas dapur umum dan aula.
Sohilait menekankan pentingnya pembentukan karakter dan kemandirian siswa.
“Anak-anak yang awalnya tidak terbiasa hidup berkelompok, dalam tiga minggu sudah bisa lipat baju sendiri, menyusun tempat tidur, dan bangun pukul 05.00 untuk olahraga,” ungkapnya.
Kementerian Sosial menargetkan 159 titik Sekolah Rakyat beroperasi pada September 2025, dengan total 15.370 siswa dan 6.849 tenaga pendidik.
Lima titik di Papua telah aktif, yakni di Jayapura, Biak Numfor, Sarmi, Kepulauan Yapen, dan Serui.
