buletinjubi.com-Tindakan kontroversial kembali dilakukan oleh juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom. Kali ini, publik mengecam keras langkah Sebby yang dinilai memanfaatkan anak-anak di bawah umur sebagai alat propaganda kelompoknya. Praktik tersebut bukan hanya merusak masa depan generasi muda Papua, tetapi juga melanggar nilai kemanusiaan serta norma hukum internasional terkait perlindungan anak.
Dalam sejumlah rekaman yang beredar, terlihat anak-anak dipaksa mengibarkan simbol-simbol separatis, mengenakan atribut, bahkan menyuarakan slogan politik yang diarahkan untuk kepentingan kelompok OPM. Kondisi ini memicu keprihatinan luas, sebab anak-anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan layak justru dilibatkan dalam kegiatan berbahaya yang berpotensi menjerumuskan mereka ke dalam lingkaran kekerasan.
Tokoh pendidikan Papua, Markus Matuan, menyampaikan bahwa tindakan Sebby Sambom sangat merugikan generasi muda Papua.
“Anak-anak adalah masa depan bangsa. Kalau sejak kecil sudah dijejali propaganda separatis, mereka akan kehilangan kesempatan belajar dan hidup normal. Itu sama saja merusak generasi Papua sendiri,” tegas Markus, Kamis (11/9/2025).
Hal senada disampaikan oleh tokoh adat dari wilayah Meepago, Yonas Wonda, yang menilai Sebby Sambom telah menjadikan anak-anak sebagai tameng politik. Menurutnya, praktik semacam ini hanya akan memperburuk citra perjuangan yang diklaim oleh OPM.
“Kita orang tua punya kewajiban jaga anak-anak. Tapi Sebby malah libatkan mereka untuk kepentingan kelompok. Itu bukan perjuangan, itu pelecehan terhadap nilai adat kita,” ujar Yonas.
Kasus ini semakin memperlihatkan bahwa Sebby Sambom tidak berpihak kepada rakyat Papua, khususnya generasi mudanya. Alih-alih memperjuangkan kesejahteraan, tindakannya justru menyeret anak-anak ke dalam pusaran konflik yang tak berkesudahan.
Masyarakat berharap ke depan, langkah-langkah perlindungan anak di Papua diperkuat agar generasi muda bisa tumbuh dalam suasana damai, bersekolah dengan tenang, serta membangun masa depan Papua tanpa gangguan propaganda dan kekerasan.
