buletinjubi.com-Mereka menyampaikan aspirasi dan keluhannya ke kantor sementara gubernur Papua Selatan di Kabupaten Merauke, Rabu (21/5/2025).
Sekitar 60 orang dari mereka diperkenankan beraudiens dengan Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa di ruang rapat kantor sementara gubernur.
Salah satu peserta CPNS 2024, Maria Oktovina Kamim mengatakan, ia dan rekan-rekannya mendatangi kantor gubernur, untuk meminta klarifikasi dari emerintah provinsi atau pemprov mengenai proses dan hasil tes CPNS, yang dinilai ada beberapa kejanggalan.
Menurut Oktovina Kemim, salah satu kejanggalan yang ditemukan pihaknya, misalnya pada formasi kehutanan, ada salah satu peserta yang bukan orang asli Papua. Akan tetapi yang bersangkutan masuk dalam kuota orang asli Papua.
Pihaknya pun mempertanyakan mengapa CPNS non Papua itu, bisa mendapat rekomendasi sebagai orang asli Papua dari Majelis Rakyat Papua Selatan atau MRPS.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Papua Selatan sebagai instansi teknis, diminta memberikan penjelasan, dan bertanggung jawab atas temuan-temuan yang disampaikan para CPNS yang melakukan protes.
“Peserta itu lolos CPNS 2024. Nah itu kan menjadi masalah. Kenapa kuota OAP (orang asli Papua), tapi non OAP bisa masuk. Tadi BPKSDM sendiri langsung online, buka datanya, ternyata betul dia masuk dalam kuota OAP. Kenapa bisa dapat rekomendasi dari MRPS, itu salah satu kejanggalan yang kami temukan,” kata Oktovina Kamim kepada Jubi usai pertemuan dengan Wagub Papua Selatan.
Katanya, para CPNS asli Papua mendatangi kantor sementara Gubernur Papua Selatan, untuk minta klarifikasi dari BPKSDM sebagai penyelenggara, dan Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa sebagai salah satu pimpinan di provinsi itu, agar mendengarkan aspirasi dan keluhan mereka.
Oktovina Kamim mengatakan, saat audiensi Wakil Gubernur, Paskalis Imadawa meminta kembali dilakukan pertemuan dengan menghadirkan Kepala BPKSDM, Alberth Rapami, sehingga bisa memberikan klarifikasi secara jelas terkait temuan-temuan para pencari kerja orang asli Papua mengenai proses dan hasil tes CPNS 2024.
“Tadi yang hadir itu sekretaris BPKSDM dan kepala bidang, tapi kami tolak. Menurut kami mereka tidak punya wewenang untuk menyanggah itu, kami butuh penjelasan dari kepala BPKSDM. Juga Ketua MRPS selaku penanggung jawab yang mengeluarkan rekomendasi OAP,” ujarnya.
Menurut Kamim, pihaknya juga ingin meminta klarifikasi Majelis Rakyat Papua Selatan, mengapa peserta CPNS non asli Papua, bisa diberikan rekomendasi untuk kuota orang asli Papua.
Para CPNS orang asli Papua pun berpendapat, Majelis Rakyat Papua Selatan juga melakukan kekeliruan, karena memberikan rekomendasi kuota orang Papua, kepada peserta CPNS non Papua.
“Siapa yang memberi rekomendasi ini, sedangkan jelas-jelas dia (peserta seleksi CPNS itu] bukan orang asli Papua,” ucapnya.
Katanya, selain mempermasalahkan kuota orang asli Papua, pihaknya juga tidak puas dengan nilai seleksi kompetensi dasar atau SKD, tes intelegensia umum atau TIU, dan tes wawasan kebangsaan atau TWK.
Menurutnya, nilai yang diperoleh pihaknya untuk sejumlah tes tersebut tinggi, akan tetapi dinyatakan tidak lolos. Namun ada peserta yang dinilainya di bawah standar, tetapi lolos seleksi.
“Kami melihat secara jelas bahwa ini [proses dan hasil CPNS 2024] ada permainan. Tidak ada ketelitian dan keseriusan dari panitia penyelenggara yang melaksanakan ini, kami anak-anak orang asli Papua di Papsel ini banyak yang menjadi korban,” katanya.
Oktovina Kamim menambahkan, Wakil Gubernur Papua Selatan merespons positif aspirasi dan keluhan para CPNS asli Papua itu. Wakil gubernur meminta mereka menyiapkan bukti lengkap, sehingga dalam pertemuan berikutnya bisa dipaparkan dan dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, dalam pertemuan bersama para pencari kerja orang asli Papua, Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa mengatakan, perlu dilakukan pertemuan kedua dengan menghadirkan Kepala BKPSDM, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas), dan MRP Papua Selatan untuk membahas sejumlah temuan anak-anak orang asli Papua.
Imadawa menegaskan, tujuan pertemuan lanjutan bukan untuk menggugat hasil pengumuman, melainkan meminta penjelasan secara transparan demi keadilan bagi anak-anak orang asli Papua, yang mengikuti tes CPNS 2024 di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan.
“Kita tidak ingin pembatalan pengumuman, kita hanya ingin kejelasan. Ada beberapa hal yang janggal dan itu harus dijelaskan oleh pihak berwenang,” kata Paskalis Imadawa.
