buletinjubi.com-Anggota Komisi II DPR RI Indrajaya, menyatakan dari semua daerah otonomi baru di Tanah Papua, Provinsi Papua Selatan termasuk yang paling cepat progres percepatan pembangunan infrastruktur pemerintahannya.
Hal itu disampaikan anggota Komisi II DPR RI Indrajaya, ketika mengikuti kunjungan Panja Evaluasi Daerah Otonomi Baru, ke Provinsi Papua Selatan untuk melihat perkembangan setelah diundangkannya Undang-Undang 14 Tahun 2022.
Untuk diketahui, daerah otonomi baru itu meliputi Papua Barat Daya, Papua pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan.
“Kami bersama rombongan Tim Panja, langsung meninjau beberapa titik lokasi pembangunan di Provinsi Papua Selatan, di antaranya Kantor Gubernur dan juga perumahan yang nantinya akan ditempati oleh jajaran struktural pemerintahan provinsi Papua Selatan,” kata Indrajaya di Merauke, Provinsi Papua Selatan, Sabtu(17/5/2025).
Dari evaluasi empat kabupaten ini, menurut dia progres di Papua Selatan, pembangunan itu sudah 20 persen. Adapun daerah lain kurang dari 20 persen.
“Jadi kalau dilihat, Papua Selatan mungkin yang paling baik capaian pembangunan infrastruktur pemerintahannya,” kata dia, seperti dirilis dpr.go.id.
Indra menegaskan bahwa sebuah daerah otonomi khusus, sangat membutuhkan support anggaran untuk membangun sarana prasarana infrastruktur sebagai pendukung jalannya pemerintahan di daerahnya.
“Permasalahannya terkait dengan anggaran, karena daerah otonomi khusus ini juga memang butuh support terkait dengan infrastrukturnya itu harus banyak. Oleh karenanya kita akan mendorong agar pertumbuhan percepatan infrastruktur pembangunan kekhususannya, sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus itu, yakni proteksi atau afirmasi terkait Orang Asli Papua (OAP) itu bisa berjalan,” imbuhnya.
Indra berharap Papua Selatan berupaya terus meningkatkan sektor sumber daya manusia yang ada, dan pembangunan infrastruktur pemerintahannya juga dapat berjalan dengan baik, agar bisa mengejar ketertinggalan dari provinsi yang lainnya.
“Kendala yang ada di sini yaitu terkait dengan masalah bahan material. Kalau di sini bahan material harus didatangkan dari luar,” kata dia.
Hal itu memang menjadi salah satu kendala bagi pembangunan di Provinsi Papua Selatan ini.
Selain itu, kendala lain yang paling utama di sini adalah masalah SDM. Dia mengakui hal ini merupakan masalah krusial yang harus diselesaikan.
“Dan kita juga nanti mungkin akan membuat regulasi secara khusus terkait dengan proteksi untuk meningkatkan sumber daya manusia, khususnya untuk Orang asli Papua-nya sendiri,” kata dia.
