buletinjubi.com-Solidaritas Pelajar West Papua (SPWP) yang terdiri dari siswa SMA N 7 Perumnas III Waena, Kota Jayapura, Papua pada Senin (17/2/2025) terpaksa dihadang polisi hingga berada di depan pagar sekolah mereka.
Padahal mereka berencana terlibat aksi damai, untuk menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh pemerintah Presiden Prabowo Subianto.
Pantauan di beberapa lokasi, seperti di Lingkaran Abepura, terlihat empat mobil polisi terparkir di depan SMA PGRI, satu mobil polisi, serta puluhan polisi yang berjaga di samping pagar masuk sekolah dan di Perumnas III Waena 2 mobil polisi.
Koordinator Aksi, Ainus Yalak, yang juga siswa kelas 12, menjelaskan bahwa pihaknya hendak melaksanakan aksi demonstrasi menolak program MBG namun dibubarkan polisi saat mereka memasang tali komando.
“Kami tadi sempat keluar dari dalam halaman sekolah, pukul 07:00 WIT hingga pukul 11:00 WIT, namun saat hendak memasang tali komando di jalan besar, kami dibubarkan polisi dan dipaksa kembali ke halaman sekolah,” ujar Ainus.
Ia mengungkapkan kepada puluhan polisi yang berjaga, seharusnya mereka mendukung dan mengawal aksi mereka, bukan menghalangi.
“Abang-abang itu seharusnya mendukung kami, mengawal kami menyampaikan tujuan kami, bukan menghalang-halangi,” tambahnya.
Ainus menegaskan bahwa aksi ini digelar karena program MBG tidak memberikan dampak positif bagi pelajar di Papua.
“Tujuan aksi kami adalah untuk mendatangi dinas pendidikan, namun kami dihadang polisi,” jelasnya.
Dalam aksi tersebut, dua siswa kelas 10, yakni Nando dan Seho, mengalami insiden saat hendak mengambil gambar. Mereka mendapat tamparan dari polisi.
“Ada dua kawan kami yang dipukul di depan pintu pagar, mereka hendak mengambil gambar, setelah itu dibawa ke dalam mobil polisi. Beberapa menit kemudian, mereka dibebaskan,” katanya.
Ainus menegaskan tuntutan utama mereka adalah agar kebijakan MBG dialihkan menjadi pembiayaan pendidikan gratis.
“Kami ingin kebijakan MBG ini dialihkan menjadi pembiayaan pendidikan gratis. Dengan demikian, siswa dari keluarga ekonomi lemah di Papua bisa belajar tanpa terbebani biaya sekolah yang tinggi, terutama di sekolah swasta,” pungkasnya.
