Papua Memanas! TPNPB-OPM Targetkan Pesawat Sri Mulyani & Menhan Sebagai DPO

Daerah, Hukrim99 views

buletinjubi.com-Situasi keamanan di Papua kembali memanas setelah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menetapkan pesawat sipil milik Elang Nusantara Air dengan nomor register PK-ELM sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) kelompok bersenjata itu.

Pesawat tersebut sebelumnya digunakan untuk menerbangkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, pada Sabtu (7/6/2025).

Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, menyatakan bahwa pesawat PK-ELM kini menjadi target militer karena diduga sebelumnya juga digunakan untuk mendukung operasi militer dengan mendrop pasukan TNI.

“Pesawat ini bersama pilot dan co-pilot telah masuk ke wilayah yang kami tetapkan sebagai zona perang. Mereka adalah target utama jika kembali memasuki wilayah konflik bersenjata di tanah Papua,” kata Sebby dalam keterangan tertulis, Senin (9/6/2025).

Sebelumnya, Menteri Sri Mulyani dan Menteri Sjafrie melakukan kunjungan ke Ibu Kota Keneyam, Kabupaten Nduga, guna meninjau langsung kondisi wilayah dan memperkuat koordinasi lintas sektor terkait keamanan, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan.

Dalam lawatannya, kedua menteri dari Kabinet Prabowo ini menyambangi Pos Satgas Pamtas Mobile Yonif 733/Masariku dan mengadakan pertemuan dengan jajaran Forkopimda Nduga, termasuk Wakil Bupati Yoas Beon, Plt Sekda, Ketua DPRD, serta sejumlah kepala OPD dan perwakilan aparat keamanan setempat.

Mengingat tingginya risiko keamanan di daerah tersebut, seluruh rombongan pejabat menggunakan rompi anti peluru sebagai bagian dari pengamanan ketat.

Ancaman terbuka dari TPNPB-OPM terhadap pesawat sipil ini menimbulkan kekhawatiran baru terkait keselamatan transportasi udara sipil di wilayah Papua.

Sejumlah pengamat meminta agar pemerintah segera meninjau ulang skema pengamanan dan akses logistik ke daerah rawan konflik demi mencegah jatuhnya korban dari pihak sipil.