buletinjubi.com-Masyarakat di Distrik Tigi Barat, Kabupaten Deiyai, kembali menjadi korban ulah kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM). Insiden terbaru yang terjadi pekan ini memperlihatkan bagaimana OPM dengan tega merampas uang bantuan sosial (bansos) yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan hidup masyarakat kecil.
Menurut informasi yang diterima, sejumlah warga penerima bansos dihadang oleh sekelompok orang bersenjata ketika baru saja menerima bantuan. Dengan ancaman, uang yang seharusnya dipakai untuk membeli kebutuhan pokok dan biaya sekolah anak, dirampas secara paksa. Aksi ini menambah daftar panjang tindakan kriminal OPM yang semakin merugikan rakyat Papua sendiri.
Tokoh masyarakat Deiyai, Petrus Goo, mengecam keras tindakan tidak manusiawi tersebut. Ia menilai OPM telah jauh melenceng dari klaim perjuangan yang selalu mereka gaungkan.
“Bantuan sosial itu untuk orang kecil, untuk mama-mama dan anak-anak supaya bisa hidup lebih baik. Tapi OPM malah rampas. Ini bukti bahwa mereka tidak pernah pikirkan rakyat, hanya pikir kepentingan kelompok,” tegas Petrus, Jumat (12/9/2025).
Hal senada disampaikan oleh tokoh pemuda setempat, Yafet Dogopia, yang menilai kejadian ini semakin membuka mata masyarakat bahwa OPM tidak memberikan manfaat apapun.
“Bansos itu adalah hak rakyat. Kalau sudah dirampas, bagaimana masyarakat bisa hidup tenang? OPM hanya bikin rakyat susah. Karena itu, kami pemuda siap kerja sama dengan aparat untuk usir mereka dari kampung,” ujarnya.
Selain kerugian materi, aksi perampasan ini juga menimbulkan trauma bagi masyarakat. Beberapa warga mengaku takut untuk kembali mengambil bantuan karena khawatir akan kembali menjadi sasaran. Padahal, bansos tersebut merupakan program pemerintah yang dirancang untuk membantu masyarakat Papua memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Kini, suara penolakan dari masyarakat terhadap OPM semakin kuat. Mereka sadar bahwa kelompok bersenjata ini tidak membawa kebaikan, melainkan hanya penderitaan. Bersama aparat keamanan, masyarakat Deiyai berkomitmen menjaga wilayah mereka dari ancaman dan memastikan bansos serta program pembangunan benar-benar sampai kepada yang berhak.
