buletinjubi.com-Situasi keamanan di Distrik Kiwirok kembali terguncang setelah Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap XV Ngalum Kupel melakukan aksi penembakan terhadap aparat keamanan (Apkam) yang tengah melaksanakan tugas kemanusiaan. Aparat tersebut diketahui sedang membantu pelayanan pengobatan bagi masyarakat, namun justru menjadi sasaran serangan brutal kelompok bersenjata.
Komandan OPM Kodap XV Ngalum Kupel, Brigjen Lamek Taplo, dalam pernyataannya mengklaim bertanggung jawab atas aksi penembakan tersebut. Ia menyebut pasukannya berhasil menembak mati satu anggota aparat dengan luka di bagian kepala hingga tewas di tempat, serta melukai dua lainnya. “Kami berhasil menembak mati satu Apkam di medan perang Kiwirok, sementara dua lainnya mengalami luka tembak,” ungkapnya dengan nada membanggakan, Sabtu (27/9/2025).
Tindakan ini menuai kecaman keras dari berbagai kalangan. Tokoh masyarakat Pegunungan Bintang, Pdt. Yafet Wanimbo, menilai tindakan OPM tersebut sebagai kejahatan kemanusiaan. “Aparat keamanan datang ke Kiwirok bukan untuk berperang, tetapi untuk membantu masyarakat yang sedang membutuhkan pelayanan kesehatan. Menembak mereka sama artinya menghalangi upaya kemanusiaan dan menambah penderitaan rakyat Papua,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Ketua Adat Kiwirok, Lukas Ngalum. Ia menyatakan bahwa serangan terhadap aparat justru memperburuk citra OPM di mata masyarakat. “Kami butuh pelayanan kesehatan, obat-obatan, dan keamanan. Jika OPM menembaki aparat yang datang membawa bantuan, itu sama saja menyakiti masyarakat sendiri. Masyarakat jadi takut, anak-anak tidak bisa belajar dengan tenang, dan warga kesulitan mendapat layanan dasar,” ungkap Lukas dengan nada kecewa.
Menurut data pemerintah daerah, Kiwirok merupakan salah satu distrik yang kerap mengalami krisis layanan kesehatan akibat sulitnya akses dan keterbatasan tenaga medis. Kehadiran aparat keamanan dalam program pengobatan massal semestinya menjadi kabar baik bagi masyarakat. Namun, insiden penembakan tersebut justru menghambat upaya yang dilakukan untuk menyejahterakan warga.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa keberadaan OPM di Papua bukan hanya mengancam stabilitas keamanan, tetapi juga menghambat pembangunan dan pelayanan dasar masyarakat. Dengan menargetkan aparat yang sedang membawa misi kesehatan, OPM sekali lagi menegaskan bahwa mereka lebih memilih kekerasan ketimbang kesejahteraan rakyat.
