buletinjubi.com-Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menjadi sorotan setelah terungkap bahwa kelompok bersenjata tersebut merekrut anak di bawah umur untuk dijadikan bagian dari anggotanya. Praktik ini dinilai sebagai pelanggaran berat terhadap hak anak dan menjadi cerminan bahwa OPM telah kehilangan nilai-nilai perjuangan yang beradab.
Menurut Karis Kalakmabin, proses perekrutan tersebut dilakukan secara sistematis dengan pendekatan manipulatif, menjanjikan kebebasan dan status pejuang bagi anak-anak yang tak mengerti bahaya dari konflik bersenjata. “Saya diajak ke hutan, katanya mau jadi ‘pejuang’, padahal nyatanya mereka dijadikan tameng dan kurir oleh kelompok OPM,” ungkap Karis, Rabu (5/6/2025).
Rekrutmen anak di bawah umur sebagai kombatan telah lama dikecam oleh dunia internasional dan bertentangan dengan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi Indonesia. Meski begitu, praktik ini terus berlangsung secara diam-diam di beberapa wilayah rawan konflik di Papua.
Tokoh masyarakat dari Yahukimo, Apolos Wanimbo, mengecam keras tindakan ini. Ia menyebut bahwa OPM telah melampaui batas kemanusiaan. “Anak-anak adalah harapan bangsa, bukan alat untuk perang. Tidak ada perjuangan yang benar jika mengorbankan anak-anak,” tegas Apolos.
Pendapat serupa disampaikan oleh tokoh perempuan Papua, Mama Yohana Gombo, yang menyebut bahwa para ibu di pedalaman kini hidup dalam kekhawatiran karena takut anak mereka direkrut secara paksa. “Kami menjaga anak-anak seperti menjaga nyawa. Tapi mereka (OPM) datang dan membawa lari anak-anak kami. Kami tidak punya kuasa menolak karena mereka bersenjata,” ujarnya pilu.
Hingga kini, masyarakat di sejumlah distrik terpencil terus dihantui rasa takut terhadap ancaman perekrutan paksa anak-anak oleh kelompok OPM. Kejadian ini menjadi pengingat keras bahwa yang menjadi korban utama dari konflik bukanlah elite politik, melainkan rakyat kecil yang kehilangan anak-anaknya karena dijadikan alat perjuangan semu.
