buletinjubi.com-Sebanyak 400 personel TNI dari tiga matra, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara mengikuti upacara Operasi Penegakan Tata Tertib (Gaktib) dan Yustisi Polisi Militer tahun anggaran 2025. Operasi yang menyasar anggota dan PNS di lingkup TNI yang ada di Papua ini, akan berlangsung selama satu tahun ke depan.
Upacara pembukaan operasi ini dipimpin oleh Kasdam XVII Cenderawasih, Brigjen TNI Thevi A Zebua, yang pusatkan di Lapangan Makodam XVII/Cenderawasih, Jayapura, Papua, pada Senin (10/2/2025).
Hadir dalam upacara ini, Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong, Pj Wali Kota Jayapura, Christian sohilait, dan pimpinan OPD di lingkup Pemprov Papua dan Pemkot Jayapura.
Kasdam mengatakan, Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi Polisi Militer TNI yang mengusung tema ” “Polisi Militer siap menegakkan hukum disiplin dan tata tertib untuk mewujudkan TNI Prima sebagai garda terdepan pertahanan negara menuju Indonesia maju” imi, merupakan kegiatan rutin tahunan.
Dan kegiatan ini, sambung kasdam, adalah wujud komitmen TNI dalam menegakkan disiplin, hukum, dan tata tertib di lingkungan TNI.
“Penegakan disiplin, hukum, dan tata tertib ini menjadi sangat penting karena TNI diberi tugas oleh negara untuk menjadi garda terdepan bangsa di bidang pertahanan. Dan operasi yang digelar hari ini bertujuan untuk menjaga amanat yang sudah diberikan negara kepada TNI agar kekuatan yang dimilikinya tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar tugas pertahanan negara,”ucap kasdam membaca amanat Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto.
Kasdam juga menekankan, bahwa operasi penegakan ketertiban dan penegakan hukum ini harus mengedepankan aspek edukatif, preventif, dan persuasif.
Pasalnya, tujuan operasi ini adalah agar para prajurit TNI menjadi tertib dan taat hukum karena dilandasi oleh kesadaran yang tinggi untuk patuh pada peraturan yang ada.
“Operasi ini hendaknya mengedepankan aspek keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Sehingga diharapkan seluruh lapisan pangkat di lingkungan TNI memiliki tingkat kesadaran hukum yang sama,”tegas kasdam.
Masih dikatakan kasdam, Polisi Militer TNI harus menjadi teladan di lingkungan matranya dengan bertindak profesional dan melakukan langkah hukum secara adil, transparan, dan akuntabel.
Apalagi, lanjut kasdam lagi, lima tuntutan profesionalisme Polisi Militer TNI ini sejalan dengan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, di mana reformasi hukum menjadi salah satu program prioritas dalam masa kepemimpinan mereka.
“Polisi Militer harus mampu menjadi aparat penegak hukum yang mampu memberikan kontribusi positif terhadap penegakan hukum tidak hanya di lingkungan TNI, namun juga dalam lingkup nasional,” beber kasdam.
