buletinjubi.com-Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terbukti membangkitkan perekonomian lokal. Di samping menjadi solusi mengatasi permasalahan gizi anak.
Di Kabupaten Jayapura misalnya, pelaksanaan program ini telah menyentuh berbagai sektor strategis yang selama ini menjadi penopang utama kehidupan masyarakat, seperti pertanian, peternakan, perikanan, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jayapura, Dewi S Wonda, menilai MBG merupakan program lintas sektor yang mampu mengintegrasikan upaya perbaikan gizi masyarakat dengan peningkatan pendapatan warga.
Dia menekankan pentingnya bahan pangan untuk dapur-dapur gizi MBG bersumber dari produksi lokal.
“Kalau dapurnya ada, bahan pangan juga harus tersedia. Nah, bahan-bahan itu harus berasal dari masyarakat lokal agar ekonomi mereka ikut bertumbuh,” ujar Dewi dalam keterangannya dikutip Senin (5/5/2025).
Menurut dia, Pemkab Jayapura turut mendorong penguatan sektor pertanian dan perikanan sebagai penopang utama kebutuhan dapur MBG.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga bagian dari pelaku utama dalam pelaksanaan program ini. Itu sejalan dengan tujuan besar MBG, yakni membentuk generasi Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.
Lebih lanjut dikatakan, program MBG membuka peluang kerja baru di desa-desa, mulai dari petani pemasok bahan pangan, pengelola dapur, hingga pendistribusi makanan. Perputaran ekonomi lokal pun meningkat, karena dana yang berputar dari program ini secara langsung terserap oleh masyarakat setempat.
Kemandirian pangan yang selama ini menjadi tantangan di Papua, perlahan mulai terjawab melalui pendekatan yang mengakar pada kebutuhan dan potensi lokal.
Ketua Pemuda Katolik Komda Papua, Melianus Asso, juga menyambut positif kebijakan MBG. Dia menilai, keberadaan program ini sangat membantu anak-anak di pedalaman Papua yang selama ini rentan terhadap gizi buruk.
Dia juga menyoroti pentingnya pelibatan aktif masyarakat dalam implementasi program agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Kami melihat program MBG ini mendapat penolakan dari sejumlah kalangan sehingga perlu sosialisasi langsung agar masyarakat memahami manfaat besarnya,” pungkasnya.
