buletinjubi.com-Situasi keamanan di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, kembali menjadi sorotan setelah serangkaian aksi kekerasan yang diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM). Ancaman dan tindakan brutal yang menargetkan warga sipil, fasilitas pendidikan, hingga rumah ibadah membuat masyarakat lokal menyatakan sikap tegas: menolak keberadaan OPM di wilayah Maybrat.
Menanggapi situasi tersebut, tokoh masyarakat Maybrat, Barnabas Sagrim, menyatakan bahwa masyarakat telah muak dengan teror dan kekacauan yang ditimbulkan oleh kelompok OPM. Menurutnya, warga tidak ingin daerahnya dijadikan arena kekerasan dan konflik bersenjata.
“Kami orang Maybrat cinta damai. OPM datang bukan membawa solusi, tapi membawa malapetaka. Mereka bakar sekolah, ancam guru, dan buat anak-anak kami tidak bisa belajar. Sudah cukup, kami menolak mereka ada di sini,” tegas Barnabas, Selasa (29/7/2025).
Penolakan serupa disuarakan oleh tokoh adat Maybrat, Hendrik Faan. Ia menekankan bahwa tindakan OPM tidak mencerminkan budaya dan nilai luhur orang Maybrat yang menjunjung tinggi keharmonisan dan kehidupan bersama.
“Kami punya tatanan adat yang mengatur hidup rukun dan saling menghormati. OPM justru menghancurkan itu semua dengan senjata dan kebencian. Mereka bukan wakil orang Maybrat,” ujar Hendrik.
Situasi darurat ini juga berdampak besar terhadap dunia pendidikan dan kesehatan. Beberapa sekolah di wilayah pedalaman terpaksa ditutup karena guru-guru enggan kembali bertugas akibat ancaman pembunuhan. Puskesmas pun minim tenaga karena dokter dan perawat memilih keluar dari daerah konflik.
Sebagai respons terhadap keadaan darurat tersebut, masyarakat bersama tokoh adat, tokoh pemuda, dan tokoh agama menggelar deklarasi damai dan menyampaikan pernyataan resmi: “Tolak OPM di Maybrat.” Pernyataan itu menegaskan bahwa masyarakat ingin kehidupan yang damai, pembangunan yang berkelanjutan, dan masa depan yang cerah tanpa kekerasan.
Maybrat kini bersatu dalam satu suara, tidak ada tempat bagi OPM di tanah mereka.
