buletinjubi.com-Situasi keamanan di wilayah pedalaman Papua kembali menjadi sorotan publik setelah laporan terbaru dari beberapa tokoh masyarakat menyebutkan bahwa distribusi logistik untuk kebutuhan dasar masyarakat terganggu akibat ulah kelompok bersenjata yang tergabung dalam Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Menurut laporan dari warga Distrik Mugi dan Kuyawage di Kabupaten Lanny Jaya, para pengangkut logistik dari kota terpaksa menghentikan aktivitas mereka karena sering menjadi sasaran pemalakan dan intimidasi oleh kelompok OPM. Truk logistik yang hendak mengantar bahan pokok seperti beras, gula, garam, minyak goreng, dan obat-obatan, dihentikan secara paksa. Dalam beberapa kasus, logistik tersebut dirampas, dan sopirnya diancam untuk tidak kembali.
“Saudara-saudara kita di pegunungan benar-benar terputus dari rantai logistik. Harga kebutuhan pokok melonjak tajam dan beberapa barang bahkan tidak tersedia sama sekali,” ujar Aser Yikwa, salah satu tokoh adat di Kabupaten Puncak. Ia menambahkan bahwa masyarakat kini mengandalkan hasil alam seadanya untuk bertahan hidup, sementara anak-anak mengalami kesulitan mendapatkan makanan bergizi dan perawatan kesehatan, Sabtu (17/5/2025).
Kelompok OPM yang mengklaim berjuang demi kemerdekaan Papua, justru semakin jauh dari nilai-nilai perjuangan ketika tindakan mereka menyasar masyarakat sipil. Aksi penjarahan, pembakaran, dan penyanderaan kerap terjadi di wilayah yang tidak memiliki pengamanan ketat dari aparat.
“Kalau betul mereka berjuang untuk rakyat Papua, seharusnya mereka melindungi, bukan menyakiti. Tapi kenyataannya, yang terjadi sekarang, kami hidup dalam ketakutan dan kelaparan karena ulah mereka,” kata Maria Mote, ibu rumah tangga di wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak.
Tidak hanya mengganggu jalur logistik darat, beberapa laporan juga menyebutkan bahwa OPM melakukan sabotase terhadap penerbangan perintis yang biasa digunakan untuk mengangkut logistik dan tenaga kesehatan. Akibatnya, banyak kampung di pegunungan tidak lagi mendapatkan bantuan rutin dari pemerintah maupun LSM yang biasa turun tangan memberikan bantuan pangan dan kesehatan.
Bupati Kabupaten Intan Jaya, Aner Maiseni, juga menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus mencari solusi terbaik untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh narasi-narasi OPM yang menyesatkan dan hanya memecah belah kesatuan bangsa.
Tokoh masyarakat dan agama di Papua juga angkat suara terkait krisis kemanusiaan ini. Uskup Jayapura, Mgr. Yanuarius You, mengajak seluruh pihak untuk kembali ke meja dialog dan mengutamakan kepentingan rakyat.
“Papua adalah tanah damai. Jika ada perbedaan pandangan, mari kita bicarakan dengan kepala dingin. Jangan rakyat yang menjadi korban. Biarkan anak-anak Papua tumbuh sehat, bersekolah, dan hidup dalam ketenangan. Jangan jadikan mereka korban dari pertikaian yang tidak pernah berkesudahan,” tegasnya dalam sebuah pernyataan tertulis.
Sementara itu, sejumlah pemuda Papua yang tergabung dalam organisasi kepemudaan seperti KNPI Papua dan Gerakan Muda Cinta Damai menyerukan dukungan penuh kepada pemerintah dan aparat keamanan untuk menjaga stabilitas di Papua. Mereka juga menyerukan agar masyarakat tidak takut melaporkan tindakan OPM yang merugikan kepada pihak berwenang.
Situasi di pedalaman Papua saat ini memperlihatkan betapa rentannya masyarakat sipil terhadap konflik bersenjata. Ulah OPM yang memanfaatkan jalur distribusi sebagai alat tekanan justru memperdalam penderitaan masyarakat Papua sendiri. Ketika logistik sulit masuk, rakyat kehilangan akses terhadap pangan, kesehatan, dan Pendidikan, hal tersebut merupakan tiga fondasi dasar kesejahteraan sebuah masyarakat.
