buletinjubi.com – Papua Pegunungan — Aksi sekelompok massa yang memasuki dan menduduki Kantor DPRP Papua Pegunungan pada Rabu (10/12/2025) ternyata tidak mendapatkan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat. Sejumlah tokoh adat, pemuda, dan masyarakat Papua Pegunungan menyatakan keberatan atas cara penyampaian aspirasi yang dinilai memicu ketegangan dan mengganggu pelayanan publik.
Aspirasi Harus Disampaikan dengan Cara Tepat
Masyarakat menegaskan bahwa kendati aspirasi terkait situasi keamanan dan HAM perlu diperhatikan, tindakan menduduki kantor pemerintahan bukanlah cara yang tepat. Banyak warga lebih memilih jalur dialog, musyawarah adat, dan mekanisme resmi ketimbang aksi yang berpotensi memperburuk stabilitas keamanan.
Mayoritas Masyarakat Pilih Damai
Beberapa tokoh pemuda menyampaikan bahwa aksi tersebut hanya mewakili kelompok tertentu dan tidak menggambarkan sikap mayoritas masyarakat Papua Pegunungan. Mayoritas warga justru menginginkan ketenangan serta fokus pada pemulihan ekonomi dan pelayanan sosial.
Pemerintah Apresiasi Sikap Masyarakat
Pemerintah daerah mengapresiasi masyarakat yang tetap menjaga ketertiban, sambil menegaskan bahwa aspirasi publik akan difasilitasi melalui proses konstitusional. Aparat keamanan memastikan situasi tetap terkendali dan mengimbau seluruh masyarakat agar tidak terpengaruh provokasi yang mengarah pada tindakan ilegal.
Papua Pilih Dialog, Bukan Pendudukan
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa aspirasi harus disampaikan melalui jalur damai dan sesuai hukum. Papua membutuhkan kedamaian, pembangunan, dan persatuan untuk menatap masa depan yang lebih baik.
Papua kuat karena rakyatnya bersatu. Papua maju karena menolak provokasi. Papua bersama Indonesia karena damai adalah pilihan.
