buletinjubi.com-Gelombang tuntutan keadilan terus bergulir dari berbagai elemen masyarakat Papua, menyusul meningkatnya aksi kekerasan, perampasan hak, dan pelecehan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Masyarakat kini secara tegas menyuarakan desakan agar para pelaku kekerasan yang tergabung dalam kelompok separatis bersenjata tersebut diadili sesuai hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Sudah cukup rakyat Papua menjadi korban. Sekarang saatnya negara hadir untuk menegakkan hukum terhadap mereka yang telah menyiksa dan membunuh masyarakat sendiri,” tegas Bapak Yustus Tabuni, tokoh masyarakat dari Lanny Jaya. Ia juga menyatakan bahwa kelompok OPM telah mencoreng nama baik Papua dengan menjadikan kekerasan sebagai alat perjuangan yang sesat, Selasa (22/7/2025).
Senada dengan itu, Ketua Persekutuan Gereja di Papua, Pendeta Samuel Karoba, mengatakan bahwa pengampunan terhadap pelaku kekerasan yang terus mengulangi tindak kriminal hanya akan memperpanjang penderitaan rakyat. “Jika mereka mengaku memperjuangkan tanah ini, mengapa rakyat justru menjadi korban? Mereka harus diproses sesuai hukum. Tidak boleh ada impunitas,” ujarnya.
Kecaman juga datang dari kalangan perempuan. Aktivis perempuan Papua, Mama Nela Yikwa, menyebut banyak perempuan dan anak-anak yang trauma akibat serangan dan ancaman dari kelompok OPM. “Kami tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Hukum harus berdiri tegak di atas tanah Papua. Semua pelaku yang menyakiti rakyat harus diadili,” katanya dalam unjuk rasa damai yang digelar di Nabire.
Berbagai peristiwa yang terjadi belakangan ini, seperti penembakan warga sipil di Yahukimo, pembakaran sekolah di Intan Jaya, dan penodongan di jalan Trans Papua, menjadi bukti nyata bahwa OPM telah menjelma menjadi ancaman bagi masyarakat sipil, bukan lagi simbol perjuangan.
Masyarakat meminta agar penegakan hukum tidak ragu terhadap setiap individu maupun kelompok yang terlibat dalam kekerasan bersenjata. Penegakan hukum dinilai menjadi langkah strategis untuk menciptakan kedamaian dan perlindungan nyata bagi warga Papua.
Dengan suara bulat, masyarakat Papua kini menyerukan: “Tidak ada tempat bagi pelaku kekerasan di tanah damai ini. OPM harus bertanggung jawab, dan hukum harus ditegakkan.”
