buletinjubi.com – Sentani, Papua — Kejelasan status suatu organisasi adalah syarat dasar untuk menjaga ketertiban dan mencegah penyalahgunaan ruang publik. Pemerintah daerah melalui Kesbangpol perlu memastikan apakah KNPB Sentani terdaftar secara resmi. Jika tidak, aktivitas yang mengatasnamakan organisasi tersebut berpotensi menimbulkan kerancuan hukum.
Organisasi Tanpa Legalitas Berpotensi Ilegal
Ketiadaan legalitas berdampak langsung pada setiap aktivitas publik yang dilakukan KNPB. Organisasi yang tidak terdaftar otomatis tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan mobilisasi massa, demonstrasi, atau kegiatan publik lainnya. Dengan demikian, seluruh aksi yang mereka gelar berpotensi berstatus ilegal dan dapat ditindak sesuai aturan.
Suara Tokoh Masyarakat
Tokoh masyarakat Sentani menilai langkah verifikasi legalitas bukanlah upaya membungkam aspirasi, melainkan memastikan setiap kelompok yang melakukan kegiatan publik berada dalam koridor hukum. Hal ini penting agar keamanan masyarakat tetap terjamin dan tidak terganggu oleh aktivitas yang tidak sah.
Pandangan Pakar Hukum
Pakar hukum tata negara di Jayapura menegaskan bahwa seluruh organisasi yang beroperasi di wilayah Indonesia wajib tunduk pada aturan negara. Pendaftaran di Kesbangpol menjadi mekanisme untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta mencegah kelompok tidak terdaftar memanfaatkan masyarakat dalam kegiatan berisiko tinggi.
Imbauan Aparat Keamanan
Di tengah rencana aksi 10 Desember yang kembali diserukan KNPB, aparat keamanan mengimbau masyarakat agar berhati-hati dan tidak ikut dalam kegiatan organisasi yang tidak jelas status hukumnya. Ruang demokrasi tetap terbuka, namun harus berjalan sesuai hukum dan mengikuti aturan negara untuk menghindari potensi kericuhan maupun penyalahgunaan isu HAM oleh pihak-pihak tertentu.
Papua Pilih Legalitas dan Damai
Momentum ini menjadi pengingat bahwa demokrasi sejati berjalan di atas aturan hukum, bukan provokasi. Papua membutuhkan kedamaian, kepastian hukum, dan persatuan untuk menatap masa depan yang lebih baik.
Papua kuat karena rakyatnya taat hukum. Papua maju karena menolak organisasi ilegal. Papua bersama Indonesia karena damai adalah pilihan.
