buletinjubi.com-Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua cabang Merauke secara tegas mengecam keberadaan dan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah Papua. Pernyataan sikap tersebut disampaikan langsung oleh Ketua LBH Papua Merauke, Natalis Buer, dalam konferensi pers yang digelar di kantor LBH Merauke pada Sabtu (26/7/2025).
Natalis menyampaikan bahwa aksi-aksi yang dilakukan oleh OPM selama ini telah melukai rasa kemanusiaan dan merusak tatanan sosial di Tanah Papua. Ia menegaskan bahwa tindakan kekerasan, pembunuhan terhadap warga sipil, pembakaran fasilitas umum, serta penyerangan terhadap tenaga pendidikan dan kesehatan bukanlah cerminan dari perjuangan yang beradab.
“Kami di LBH Papua Merauke mengecam keras keberadaan dan segala tindakan OPM yang selama ini telah menimbulkan penderitaan bagi masyarakat Papua. Kekerasan bukan jalan menuju keadilan. Justru yang terjadi adalah rakyat kecil menjadi korban,” ujar Natalis Buer.
Lebih lanjut, Natalis menyoroti dampak nyata dari keberadaan kelompok bersenjata tersebut. Ia menjelaskan bahwa aktivitas OPM telah menciptakan ketakutan di masyarakat, menghambat jalannya pembangunan, serta memperburuk kondisi sosial dan ekonomi, terutama di wilayah pedalaman.
“OPM telah menjadikan masyarakat sebagai tameng dan sasaran. Mereka merampas logistik, mengintimidasi warga, bahkan menargetkan guru dan tenaga medis. Ini adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius,” tegasnya.
Menurut Natalis, masyarakat Papua pada umumnya hanya ingin hidup damai, sejahtera, dan mendapat akses pendidikan serta kesehatan yang layak. Namun cita-cita itu menjadi terhambat karena adanya gangguan keamanan yang diciptakan oleh kelompok separatis tersebut.
Dalam pernyataannya, LBH Papua Merauke juga mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, tokoh adat, tokoh agama, serta organisasi kemasyarakatan untuk bersatu menolak segala bentuk kekerasan dan provokasi yang dilakukan oleh OPM.
Natalis menutup konferensi pers dengan harapan besar bahwa masa depan Papua akan ditentukan oleh semangat perdamaian dan kerja bersama, bukan oleh peluru dan senjata.
“Sudah saatnya Papua bangkit melalui pendidikan dan kesejahteraan, bukan melalui intimidasi dan kekacauan. OPM bukan solusi, justru menjadi bagian dari masalah itu sendiri,” pungkasnya.
