buletinjubi.com – Yahukimo, Papua Pegunungan — Pernyataan sikap Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Yahukimo dalam rangka Hari HAM Sedunia dinilai berisi klaim sepihak yang tidak mencerminkan kondisi faktual di lapangan. Sejumlah tuduhan yang disampaikan kelompok tersebut tidak didukung verifikasi independen dan kerap mengabaikan dinamika keamanan yang dipengaruhi aksi kelompok OPM (Organisasi Papua Merdeka) di wilayah Pegunungan Papua.
Pemerintah Prioritaskan Perlindungan Warga
Pemerintah daerah bersama aparat keamanan menegaskan bahwa perlindungan masyarakat sipil tetap menjadi prioritas. Upaya ini diwujudkan melalui penanganan pengungsi internal, pelayanan kesehatan, serta pemulihan sosial di daerah rawan. Operasi keamanan yang dilakukan selama ini berfokus pada penegakan hukum terhadap kelompok OPM yang melakukan penyerangan terhadap warga, tenaga kesehatan, guru, serta fasilitas publik.
Tokoh Masyarakat Minta Isu HAM Tidak Dipolitisasi
Sejumlah tokoh masyarakat Yahukimo meminta agar isu HAM tidak dijadikan alat propaganda kelompok tertentu yang tidak memiliki legitimasi hukum. Mereka menilai bahwa stabilitas keamanan, pembangunan infrastruktur, dan kepastian layanan publik adalah kebutuhan utama masyarakat saat ini, bukan penyebaran informasi yang berpotensi memicu ketegangan baru.
Ruang Kerja Sama Terbuka
Pemerintah membuka ruang kerja sama dengan lembaga resmi nasional maupun internasional dalam pemantauan HAM. Namun, ditegaskan bahwa setiap proses harus sesuai mekanisme hukum Indonesia dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik separatis.
Papua Pilih Fakta, Bukan Klaim
Momentum Hari HAM harus menjadi refleksi kemanusiaan yang berlandaskan fakta, bukan klaim sepihak. Papua membutuhkan kedamaian, pembangunan, dan persatuan untuk menatap masa depan yang lebih baik.
Papua kuat karena rakyatnya bersatu. Papua maju karena menolak propaganda. Papua bersama Indonesia karena damai adalah pilihan.
