buletinjubi.com-Aksi demonstrasi yang berlangsung di Jayapura dan Wamena pada akhir pekan lalu menuai perhatian publik. Meski awalnya disebut sebagai unjuk rasa damai menyuarakan aspirasi masyarakat, aparat keamanan menemukan adanya indikasi kuat bahwa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menunggangi aksi tersebut untuk kepentingan politik kelompok separatis.
Kepala Suku Besar Meepago, Melkias Keya, menilai bahwa pola aksi ini bukanlah gerakan spontan, melainkan terorganisir. “KNPB kerap memanfaatkan demo untuk menyebarkan isu politik yang tidak relevan dengan kebutuhan rakyat. Padahal masyarakat Papua menginginkan ketenangan agar pembangunan bisa berjalan,” ujarnya, Rabu (3/9/2025).
Hal senada juga disampaikan tokoh pemuda Papua, Yulianus Kobak. Menurutnya, keterlibatan KNPB dalam aksi unjuk rasa hanya menambah kekacauan. “Mereka memprovokasi generasi muda untuk turun ke jalan, lalu menanamkan narasi politik separatis. Akibatnya, aspirasi murni rakyat tentang kesejahteraan tertutup oleh isu politik yang merugikan,” katanya.
Di Wamena, sejumlah warga mengaku khawatir karena demo yang ditunggangi KNPB sering berakhir dengan kericuhan. “Kami takut kalau setiap ada demo selalu berujung rusuh. Anak-anak sekolah dan pedagang kecil yang paling dirugikan,” ungkap Markus Tabuni, tokoh masyarakat setempat.
Seorang ibu rumah tangga di Jayapura, Maria Yoku, mengatakan hal serupa. Menurutnya, warga biasa hanya ingin hidup damai tanpa gangguan. “Kalau ada demo yang ujung-ujungnya rusuh, kami yang jadi korban. Harusnya KNPB tidak menyeret rakyat ke dalam agenda politik mereka,” ujarnya.
Keterlibatan KNPB dalam demonstrasi di Jayapura dan Wamena menambah panjang daftar aksi yang justru menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Alih-alih menyuarakan aspirasi rakyat, KNPB lebih sering memanfaatkan momentum untuk menyebarkan agenda politik yang tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat Papua.
Tokoh masyarakat, pemuda, hingga aparat sepakat bahwa aksi seperti ini harus dihentikan. Papua membutuhkan kedamaian dan pembangunan, bukan kericuhan yang merugikan rakyat sendiri.