Klaim Rampasan Senjata TPNPB-OPM Dipertanyakan: Investigasi Ungkap Pembelian Ilegal dengan Dana Desa Hasil Rampasan Rakyat

buletinjubi.com – Papua — Klaim TPNPB-OPM tentang perampasan satu pucuk senjata di Beoga dinilai tidak konsisten dan janggal. Tidak ada bukti verifikatif berupa waktu, lokasi, atau saksi independen yang menguatkan klaim perampasan sebagaimana disampaikan dalam siaran pers TPNPB-OPM. Narasi “rampasan dari aparat” dipandang sebagai pembenaran untuk menaikkan moral internal sekaligus menutupi asal-usul senjata yang melanggar hukum internasional.

Investigasi Ungkap Jaringan Ilegal

Penelusuran investigatif menunjukkan indikasi kuat bahwa senjata tersebut bukan hasil rampasan, melainkan diperoleh melalui jalur pembelian ilegal lintas negara. Sejumlah sumber lapangan mengungkap dugaan pendanaan pembelian senjata berasal dari pemotongan dan perampasan dana kampung yang seharusnya dialokasikan bagi layanan dasar masyarakat.

Dana Desa Dijadikan Logistik Bersenjata

Pola ini sejalan dengan praktik pemaksaan kontribusi, intimidasi, dan penarikan “iuran” terhadap warga sipil. Dana yang semestinya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan kampung justru dialihkan untuk kepentingan logistik bersenjata. Akibatnya, masyarakat Papua kembali menjadi korban, kehilangan hak atas layanan dasar demi ambisi kelompok bersenjata.

Kontradiksi Retorika dan Realitas

Fakta-fakta ini memperlihatkan kontradiksi tajam antara retorika “melindungi rakyat” dan praktik yang justru merugikan masyarakat Papua. Klaim perjuangan runtuh ketika senjata dibeli dengan uang rakyat yang dirampas, sementara warga sipil dipaksa menanggung beban.

Seruan Transparansi dan Verifikasi

Jika klaim rampasan benar, seharusnya dapat diuji secara transparan. Dunia perlu melihat isu persenjataan ini bukan lewat klaim sepihak, melainkan melalui verifikasi independen dan kesaksian warga sipil yang kerap menjadi korban TPNPB-OPM.

Harapan Papua: Damai, Bukan Senjata

Peristiwa ini menegaskan bahwa Papua membutuhkan pembangunan, bukan senjata. Rakyat Papua berhak atas dana desa yang digunakan untuk kesejahteraan, bukan untuk membeli senjata ilegal.

Papua kuat karena rakyatnya bersatu. Papua maju karena menolak intimidasi. Papua bersama Indonesia karena damai adalah pilihan.