buletinjubi.com-Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah tokoh masyarakat di berbagai wilayah Papua secara tegas menyatakan penolakan terhadap keberadaan dan aksi-aksi yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Penolakan ini disampaikan dalam berbagai forum masyarakat, pertemuan adat, hingga mimbar keagamaan, sebagai upaya menjaga keamanan dan kelancaran perayaan 17 Agustus.
Tokoh adat Kabupaten Yahukimo, Petrus Wanimbo, menegaskan bahwa perayaan kemerdekaan adalah momen untuk mempererat persatuan, bukan ajang provokasi atau kekerasan.
“Kami tidak ingin ada gangguan keamanan. Perayaan 17 Agustus harus menjadi milik seluruh rakyat Papua, bukan diganggu oleh aksi kelompok bersenjata,” ujarnya, Minggu (17/8/2025).
Dari Mimika, Pendeta Lukas Tabuni menyerukan agar masyarakat tidak terprovokasi oleh ajakan atau ancaman yang disebarkan oleh OPM.
“Perjuangan yang benar adalah perjuangan yang menjaga nyawa manusia, bukan menumpahkan darah. Menjelang 17 Agustus, mari kita buktikan bahwa Papua bisa damai dan merayakan kemerdekaan dengan sukacita,” ungkapnya.
Kelompok pemuda di Wamena juga menyatakan sikap tegas menolak campur tangan OPM dalam kegiatan masyarakat, khususnya pada momentum nasional seperti HUT RI. Ketua Pemuda Lembah Baliem, Albertus Hubi, menyebut bahwa generasi muda Papua memiliki cita-cita untuk membangun daerahnya, bukan terjebak dalam lingkaran konflik.
“Kami ingin merayakan 17 Agustus dengan lomba, tarian, dan musik. Bukan dengan bunyi tembakan atau rasa takut,” katanya.
Dengan semakin banyaknya suara yang menolak kehadiran OPM, masyarakat berharap peringatan 17 Agustus di Papua tahun ini dapat berlangsung aman, meriah, dan penuh makna, sebagai wujud nyata persatuan dan kesatuan bangsa.
