buletinjubi.com-Harapan akan kedamaian kini menggema di berbagai pelosok Papua. Masyarakat yang selama ini hidup di bawah bayang-bayang konflik bersenjata dan teror dari kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM), menyuarakan satu keinginan yang sederhana namun mendalam: hidup tenang dan damai tanpa gangguan dari OPM.
Selama bertahun-tahun, sebagian wilayah Papua, terutama daerah-daerah pegunungan seperti Nduga, Intan Jaya, Yahukimo, dan Puncak, terus diwarnai kekerasan bersenjata. Kelompok OPM kerap melancarkan aksi teror, menyandera warga, membakar fasilitas umum, hingga menargetkan pendatang dan warga sipil. Aksi-aksi tersebut tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis dan kerugian besar bagi masyarakat.
Kini, setelah berbagai upaya dari aparat keamanan dan pemerintah dalam menciptakan stabilitas serta kehadiran negara yang lebih merata, masyarakat mulai angkat suara. Mereka menginginkan kehidupan yang bebas dari ketakutan dan kekerasan.
Di Distrik Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya, masyarakat adat menyambut kedatangan aparat keamanan dengan harapan baru. Bapak Yulianus Tabuni, seorang tokoh adat di wilayah tersebut, mengatakan bahwa masyarakatnya sudah terlalu lama hidup dalam tekanan akibat konflik bersenjata.
“Kami ingin membangun kampung, menyekolahkan anak-anak, dan bekerja di kebun tanpa takut ditembak atau diculik. OPM selalu datang dan memaksa masyarakat ikut mereka, padahal kami hanya ingin hidup damai,” ujarnya, Selasa (6/5/2025).
Sentimen serupa disampaikan oleh Ibu Maria Wenda, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Nduga. Ia mengaku lelah dengan kondisi yang selalu mencekam, terutama ketika suaminya harus meninggalkan rumah untuk mencari nafkah.
“Kadang kami tidak tahu apakah suami kami akan pulang. Banyak yang ditembak karena dikira informan atau karena tidak mau ikut OPM. Kami hanya ingin hidup normal, itu saja,” katanya dengan nada lirih.
Konflik yang berkepanjangan telah menciptakan luka mendalam di hati masyarakat. Anak-anak tumbuh dalam suasana ketakutan, pendidikan terganggu karena sekolah dibakar atau guru mengungsi, dan ekonomi lokal lumpuh akibat gangguan keamanan.
Menurut data dari Dinas Sosial Papua Pegunungan, lebih dari 3.500 warga masih mengungsi akibat aksi kekerasan OPM sejak awal 2024. Banyak dari mereka tinggal di tempat penampungan sementara dengan kondisi seadanya.
Seorang guru honorer yang sempat bertugas di Distrik Bintang Timur, yang meminta identitasnya disamarkan, mengungkapkan bahwa OPM beberapa kali mengancam para pendidik karena dianggap sebagai bagian dari “pemerintah pusat”. Hal ini menyebabkan banyak guru memilih meninggalkan wilayah tugasnya.
“Bagaimana anak-anak Papua bisa pintar jika sekolahnya dibakar dan gurunya diteror? Ini tidak bisa dibiarkan. Pendidikan adalah kunci kemajuan Papua, bukan senjata,” ujarnya.
Di sisi lain, kelompok OPM kini menghadapi krisis kepercayaan dari masyarakat yang semakin kritis terhadap tindakan mereka. Banyak warga menilai bahwa perjuangan yang diklaim oleh OPM tidak lagi sejalan dengan kepentingan rakyat Papua.
Pengamat politik dan konflik Papua, Dr. Theofilus Mambor dari Universitas Cenderawasih, menyatakan bahwa OPM telah kehilangan arah perjuangan. “Alih-alih memperjuangkan hak-hak dasar orang Papua, mereka justru menjadi aktor utama kekerasan. Ini membuat masyarakat menjauh,” jelasnya.
Dr. Theofilus juga menekankan bahwa masyarakat Papua kini lebih tertarik pada pembangunan dan kesejahteraan ketimbang ide-ide separatis yang mengorbankan nyawa dan masa depan generasi muda.
Di tengah hiruk-pikuk konflik dan dinamika politik, suara masyarakat Papua justru hadir sebagai penegas arah yang seharusnya diambil: damai, bukan perang; hidup, bukan teror; sejahtera, bukan kemiskinan.
Harapan untuk hidup tenang tanpa gangguan OPM bukanlah impian kosong, melainkan hak dasar yang harus dijamin oleh negara. Kini saatnya seluruh elemen bangsa bekerja sama menjadikan Papua tanah yang aman, maju, dan makmur. Karena hanya dalam kedamaian, masa depan Papua dapat bersinar terang.
