buletinjubi.com-Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berkomitmen untuk mendorong pembangunan perumahan bagi aparatur sipil negara (ASN) guna meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat di delapan kabupaten.
Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, mengungkapkan bahwa sejak provinsi ini menjadi daerah otonomi baru (DOB) pada 2022, sekitar 90 persen ASN masih tinggal di kontrakan atau rumah kos.
Gubernur Tabo menjelaskan bahwa pembangunan perumahan ASN tidak akan mengikuti model rumah susun (rusun) seperti yang sebelumnya dibicarakan, melainkan disesuaikan dengan kondisi daerah setempat.
Perumahan untuk ASN Papua Pegunungan akan dibangun dalam bentuk perumahan terpisah atau per unit, bukan dalam bentuk rusun, mengingat karakteristik geografis daerah yang lebih cocok untuk perumahan jenis tersebut.
Di wilayah pedalaman seperti Papua Pegunungan, menurutnya, rumah susun atau rumah bertingkat tidak sesuai, karena diperkirakan tidak akan ada ASN yang bersedia menempatinya. Oleh karena itu, perumahan akan dibangun dalam bentuk kompleks perumahan pegawai per unit.
Gubernur Tabo juga mengajukan dukungan kepada pemerintah pusat untuk memberikan dana agar pembangunan rumah ASN dan perumahan rakyat dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi geografis daerah tersebut.
“Kami menolak usulan pembangunan rusun karena tidak sesuai dengan kondisi daerah. Pemerintah pusat dapat mendukung kami dengan dana, dan kami yang akan mengelola pembangunan perumahan ini,” tambahnya, Senin (12/5/2025).
