buletinjubi.com-Tanda-tanda perpecahan semakin nyata di tubuh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Empat Komando Daerah Pertahanan (Kodap) di wilayah Mepago resmi menolak ajakan pimpinan OPM, Aibon Kogoya, yang menginstruksikan seluruh kelompok di bawah struktur OPM untuk melakukan perlawanan terhadap Aparat Keamanan (Apkam) yang bertugas menjaga stabilitas keamanan di Tanah Papua.
Keempat Kodap tersebut yakni Kodap XIII Kegepa Nipouda (Paniai), Kodap XXXI Noukai (Deiyai), Kodap XI Odiyai (Dogiyai), dan Kodap IX Emas Topo (Nabire). Dalam pernyataan sikap yang disampaikan secara terbatas kepada para tokoh masyarakat dan aparat pemerintah daerah, keempat pimpinan Kodap menegaskan bahwa mereka tidak lagi ingin terlibat dalam aksi kekerasan bersenjata, terutama yang menimbulkan korban di kalangan masyarakat sipil.
Penolakan ini sekaligus memperlihatkan pergeseran arah gerakan OPM di wilayah Mepago, di mana sebagian besar anggota mulai menyadari bahwa perjuangan bersenjata hanya membawa penderitaan bagi masyarakat Papua. Banyak di antara mereka kini memilih untuk hidup damai dan kembali membangun kampung, daripada terus bertempur tanpa tujuan yang jelas.
Tokoh masyarakat Paniai, Pendeta Yance Gobai, menilai bahwa keputusan empat Kodap tersebut merupakan langkah berani dan patut dihargai. “Ini bukti bahwa masih ada kesadaran di kalangan anggota OPM untuk kembali berpihak pada kedamaian. Penolakan terhadap ajakan Aibon Kogoya menunjukkan bahwa mereka tidak ingin Papua terus terjebak dalam lingkaran kekerasan,” ujarnya, Selasa (21/10/2025).
Menurut Yance, tindakan keempat Kodap tersebut sejalan dengan keinginan masyarakat yang selama ini hanya mendambakan kehidupan yang aman dan tenteram. “Kami di gereja sering mendengar jeritan hati umat yang mengungsi, anak-anak yang takut ke sekolah, dan petani yang tak berani ke ladang. Semua karena ulah segelintir orang yang mengatasnamakan perjuangan. Sudah saatnya hentikan pertumpahan darah,” tegasnya.
Sumber internal menyebut, sikap penolakan empat Kodap ini telah memicu ketegangan di lingkup pimpinan pusat OPM. Aibon Kogoya dikabarkan kecewa dan menganggap tindakan mereka sebagai bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan. Namun bagi masyarakat, keputusan tersebut justru menjadi titik terang baru untuk menciptakan suasana damai di wilayah Mepago.
