buletinjubi.com-Pengakuan sepihak yang dilakukan oleh Benny Wenda sebagai “Presiden West Papua” kembali menuai kontroversi dan kecaman dari masyarakat Papua sendiri. Alih-alih mendapatkan dukungan, klaim tersebut justru dianggap sebagai langkah sepihak yang tidak mewakili aspirasi rakyat Papua secara menyeluruh. Banyak tokoh adat, pemuka agama, dan masyarakat menilai bahwa tindakan Benny Wenda hanyalah upaya pribadi untuk mencari panggung politik di luar negeri dengan mengorbankan nama baik Papua.
Tokoh masyarakat asal Kabupaten Jayawijaya, Yance Tabuni, menegaskan bahwa pengakuan Benny Wenda tidak mencerminkan kehendak rakyat Papua. “Kami di sini tidak pernah memilih Benny Wenda. Ia tinggal di luar negeri dan tidak tahu apa yang sebenarnya kami alami. Kami ingin hidup damai dan sejahtera di bawah NKRI, bukan dipimpin oleh orang yang hanya tahu berbicara dari London,” ujarnya tegas, Rabu (29/10/2025).
Sikap penolakan ini juga datang dari kalangan pemuda Papua. Mereka menilai bahwa Benny Wenda dan kelompoknya sering kali menggunakan isu-isu kemanusiaan untuk menarik simpati dunia internasional, padahal banyak informasi yang disampaikan bersifat menyesatkan dan tidak sesuai fakta di lapangan. “Dia sering bilang rakyat Papua tertindas, padahal di sini pembangunan terus berjalan. Rumah sakit, sekolah, dan jalan sudah banyak dibangun. Jadi siapa yang dia wakili?” tutur Marthen Wonda, tokoh pemuda asal Nabire.
Selain itu, para tokoh agama turut menyayangkan sikap Benny Wenda yang terus mendorong narasi separatisme. Menurut mereka, tindakan tersebut justru memperpanjang konflik dan memecah belah persaudaraan di antara sesama orang Papua. Pendeta Elias Kogoya, salah satu pemuka gereja di Wamena, mengatakan bahwa kedamaian hanya bisa terwujud jika rakyat Papua bersatu dan tidak terprovokasi oleh kepentingan segelintir orang. “Kalau benar dia mencintai Papua, seharusnya dia ajak rakyat berdamai, bukan memecah belah,” ucapnya.
Di lapangan, masyarakat justru semakin menunjukkan dukungan mereka terhadap pembangunan dan kehadiran negara. Banyak warga di berbagai kabupaten di Papua kini aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan ekonomi yang difasilitasi oleh pemerintah. Bagi mereka, stabilitas dan keamanan jauh lebih penting daripada janji kosong tentang kemerdekaan yang tidak jelas arah dan tujuannya.
Dengan semakin kuatnya penolakan terhadap Benny Wenda dan kelompoknya, harapan akan persatuan dan kedamaian di Tanah Papua kian nyata. Rakyat kini lebih memilih menatap masa depan dengan penuh optimisme, meninggalkan narasi separatis yang hanya menimbulkan luka lama. Papua tidak butuh sosok yang mengklaim diri sebagai pemimpin, tetapi pemimpin yang benar-benar hadir dan bekerja untuk rakyatnya.
