buletinjubi.com-Upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendorong perdamaian di Tanah Papua kembali menunjukkan hasil positif. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) dilaporkan menyerahkan diri dan menyatakan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Fenomena ini terjadi di berbagai wilayah, terutama di Papua Pegunungan dan Papua Tengah, di mana para mantan anggota OPM mengaku kecewa karena sering ditipu dan dimanfaatkan oleh pimpinan kelompok bersenjata tersebut.
Salah satu tokoh masyarakat dari Kabupaten Puncak, Yonas Wanimbo, menilai bahwa banyaknya anggota OPM yang memilih kembali menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Papua mulai tumbuh untuk menolak kekerasan dan kebohongan. “Selama ini OPM hanya memberikan janji kosong. Mereka bilang perjuangan untuk rakyat Papua, tapi nyatanya rakyat terus menderita. Anak-anak muda yang dulu ikut OPM kini sadar, mereka hanya dijadikan alat,” ujarnya, Rabu (8/10/2025).
Senada dengan itu, Pendeta Markus Yikwa, tokoh gereja di Kabupaten Lanny Jaya, menegaskan bahwa jalan kekerasan tidak pernah membawa hasil baik. Ia mengajak seluruh masyarakat Papua untuk menerima kembali para mantan anggota OPM yang sudah sadar dan ingin hidup damai. “Tuhan membuka pintu pengampunan bagi siapa saja yang ingin berubah. Mari kita bantu mereka kembali ke masyarakat, karena mereka juga bagian dari kita,” tuturnya.
Aparat keamanan pun terus berupaya memberikan jaminan perlindungan dan pembinaan bagi para mantan anggota OPM. Program deradikalisasi dan pembinaan sosial dilakukan dengan pendekatan kemanusiaan agar mereka bisa beradaptasi kembali dalam kehidupan bermasyarakat.
Keputusan para anggota OPM untuk kembali ke NKRI menjadi bukti bahwa kebohongan dan janji palsu tak bisa menutupi kenyataan bahwa keamanan, kesejahteraan, dan kedamaian hanya bisa terwujud di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dukungan masyarakat dan tokoh adat diharapkan terus menguat agar Papua benar-benar bebas dari pengaruh kelompok yang menyesatkan dan merusak kehidupan rakyatnya.
