buletinjubi.com-Asosiasi Majelis Rakyat Papua (MRP) se-Wilayah Papua berkumpul di Nabire, Ibukota Provinsi Papua Tengah, hari ini Minggu 25 Mei 2025.
Para pimpinan MRP dari enam provinsi ini akan membahas sejumlah pasal krusial yang tertuang dalam UU Otsus Nomor 21 Tahun 2001 serta turunannya tentang MRP.
Beberapa regulasi turunan dari UU Otsus yang dibahas antara lain, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2004, PP Nomor 64 Tahun 2008, PP Nomor 106 dan 107 Tahun 2021 yang mengatur tentang kewenangan MRP.
Agustinus Anggaibak, S.M, Koordinator Asosiasi MRP se-Wilayah Papua saat ditemui koranpapua.id di Nabire, Senin 26 Mei 2025 malam mengatakan, para pimpinan MRP dari enam provinsi ini akan melakukan diskusi terkait berbagai regulasi tentang kewenangan MRP.
Agus menyatakan, kegiatan diskusi tersebut akan berlangsung selama dua hari bertempat di Ballroom Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah.
” Iya, jadi pertemuan mulai Senin 26 Mei hingga Selasa 27 Mei 2025,” ujarnya.
Menurut Agus, sapaan akrab Koordinator Asosiasi MRP yang juga Ketua MRP Papua Tengah ini, kegiatan tersebut juga dihadiri tim kajian dari Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih (UNCEN) Jayapura dan Universitas Papua (UNIPA) Manokwari.
“Rekomendasi para pimpinan MRP ini terkait revisi UU Otsus maupun Peraturan Pemerintah terkait kewenangan MRP akan dikaji oleh tim dari UNCEN dan UNIPA,” katanya.
Lebih lanjut kata Agus, pihaknya mendorong agar PP Nomor 54 Tahun 2004 ini diamandemenkan.
” Ini karena implementasi Otsus di Papua ini belum dirasakan masyarakat secara baik,” paparnya.
Jika kata Agus, para pimpinan MRP dalam diskusi nanti merekomendasikan agar ada revisi atau ada perubahan UU Otsus dan juga turunannya, maka hasil kajian tersebut akan diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia.
Sementara itu, pantauan langsung media ini di Nabire, Minggu 25 Mei malam, pimpinan dan anggota MRP yang akan mengikuti kegiatan tersebut sudah tiba di Nabire.
Diantaranya, Agustinus Anggaibak, S.M, Ketua MRP Papua Tengah, Nerlince Wamuar Rollo, Ketua MRP Papua, Damianus Katayu, Ketua MRP Papua Selatan.
Judson Ferdinandus Waprak, Ketua MRP Papua Barat, Agus Nikilik Huby, Ketua MRP Papua Pegunungan, dan Alfons Kambu, Ketua MRP Papua Barat Daya.
Selain para pimpinan MRP, juga hadir Sekretaris MRP, Ketua Kelompok Kerja (Pokja) atau perwakilan Pokja dari masing-masing MRP, Kabag Persidangan, Tenaga Ahli MRP, Tim Kajian dari UNCEN dan UNIPA.
