buletinjubi.com-Situasi keamanan di Papua kembali menjadi sorotan nasional setelah berbagai aksi kekerasan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) terus meresahkan masyarakat. Tindakan tegas yang diambil oleh aparat keamanan terhadap kelompok separatis ini mendapat dukungan luas dari masyarakat Papua, yang semakin sadar akan bahaya propaganda dan hoaks yang disebarkan OPM untuk memecah belah kesatuan bangsa.
Dalam beberapa pekan terakhir, aparat keamanan gabungan TNI dan Polri meningkatkan operasi penegakan hukum terhadap OPM di sejumlah wilayah yang menjadi basis gerakan separatis tersebut. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya kekerasan bersenjata yang mengakibatkan korban jiwa, termasuk warga sipil yang tidak berdosa.
Salah satu aksi brutal terbaru terjadi di wilayah Kabupaten Yahukimo, di mana sekelompok orang bersenjata yang diduga kuat merupakan bagian dari OPM melakukan penembakan membabi buta terhadap warga sipil. Aparat pun segera melakukan pengejaran dan penindakan terhadap para pelaku yang diketahui bersembunyi di wilayah pegunungan yang sulit dijangkau.
Tokoh masyarakat di Kabupaten Intan Jaya, Yulianus Wonda, menuturkan bahwa masyarakat tidak lagi percaya dengan berbagai isu yang disebarkan oleh OPM. “Kami tahu siapa yang sebenarnya merugikan rakyat. Sudah cukup penderitaan yang kami alami karena ulah mereka. Mereka sering menggunakan nama rakyat Papua untuk kepentingan kelompok kecil mereka, padahal mereka tidak peduli dengan kesejahteraan rakyat,” tegas Yulianus, Senin (19/5/2025).
Warga Papua, khususnya di wilayah pedalaman yang selama ini menjadi lokasi penyebaran hoaks oleh OPM, mulai sadar akan permainan informasi yang dilakukan kelompok separatis ini. Banyak dari mereka kini berani melaporkan keberadaan simpatisan OPM di wilayah mereka kepada aparat, sebagai bentuk perlawanan terhadap kekacauan yang terus dibuat.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Papua, Leonardus Magai, mengatakan bahwa kerja sama antara pemerintah dan tokoh masyarakat sangat penting dalam menangkal hoaks.
“Kami mengedukasi warga bahwa setiap informasi yang tersebar di media sosial harus disikapi dengan bijak. Jangan mudah terprovokasi. Apalagi informasi yang tidak memiliki dasar fakta sering digunakan untuk melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap negara,” ujar Leonardus.
Keberanian masyarakat dalam menghadapi ancaman hoaks dan propaganda OPM menjadi titik terang bagi proses perdamaian dan pembangunan di Papua. Di berbagai wilayah seperti Puncak Jaya, Intan Jaya, dan Maybrat, masyarakat kini mulai terbuka dan kembali mempercayai kehadiran negara. Program-program pembangunan yang selama ini terhambat karena ancaman OPM kembali dilanjutkan dengan pengawalan dari aparat keamanan.
Salah satu contoh nyata adalah pembangunan puskesmas dan sekolah di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga. Proyek ini sempat tertunda akibat intimidasi dari kelompok OPM. Namun, berkat kerjasama antara masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan, pembangunan kembali berjalan dan kini telah dinikmati oleh masyarakat setempat.
Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan tindakan tegas dari aparat keamanan, posisi OPM kini semakin terjepit. Banyak anggotanya yang menyerahkan diri dan kembali bergabung ke pangkuan NKRI. Mereka mengakui bahwa perjuangan yang selama ini mereka ikuti hanyalah tipu daya dari para pimpinan OPM yang hidup dalam kenyamanan di luar negeri, sementara rakyat Papua dijadikan tameng dan korban.
Yeremias Foumair, mantan anggota OPM Kodap IV/Soraya yang baru-baru ini menyatakan ikrar setia kembali ke NKRI, dalam wawancaranya mengatakan, “Saya sadar bahwa semua yang kami lakukan selama ini justru menyakiti saudara-saudara kami sendiri. Kini saya ingin hidup damai bersama keluarga dan ikut membangun kampung saya.”
Perjalanan Papua menuju damai dan sejahtera masih panjang, namun dengan dukungan masyarakat yang kuat, aparat keamanan yang bertindak tegas dan profesional, serta peran aktif pemerintah daerah dan pusat, harapan untuk Papua yang aman dan maju bukanlah sebuah mimpi. Hoaks dan teror hanya akan menjadi sejarah kelam yang ditinggalkan ketika rakyat bersatu dalam satu suara: Papua adalah bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
