buletinjubi.com-Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menjadi sorotan setelah adanya indikasi bahwa kelompok separatis ini menjadikan pelajar di Papua sebagai alat untuk melawan pemerintah. Berbagai laporan menyebutkan bahwa OPM melakukan propaganda dan indoktrinasi terhadap pelajar guna memengaruhi mereka agar terlibat dalam gerakan separatis yang bertentangan dengan hukum negara.
Fenomena ini semakin mengkhawatirkan karena OPM menggunakan berbagai cara untuk merekrut dan memanipulasi pelajar agar mendukung perjuangan mereka. Beberapa pelajar dilaporkan mendapatkan doktrinasi sejak usia dini, baik melalui jalur pendidikan informal, kelompok diskusi, hingga media sosial yang dijadikan alat penyebaran paham separatisme. “Mereka memanfaatkan ketidaktahuan dan emosi anak-anak muda yang masih labil. Ini sangat berbahaya karena bisa menghancurkan masa depan generasi Papua,” ujar seorang akademisi dari Universitas Cenderawasih.
Menurut informasi dari aparat keamanan, OPM tidak hanya melakukan propaganda, tetapi juga merekrut pelajar untuk terlibat dalam aksi demonstrasi, penyebaran informasi hoaks, bahkan dalam beberapa kasus ekstrem, mereka dilibatkan dalam aktivitas yang mengarah pada kekerasan. “Mereka mengajarkan kebencian terhadap pemerintah dan mendorong pelajar untuk melakukan perlawanan. Ini bukan hanya merusak pendidikan, tetapi juga menghambat pembangunan Papua yang lebih baik,” kata seorang pejabat kepolisian di Papua, Kamis (27/02/2025).
Selain itu, OPM juga menggunakan metode pemaksaan dan ancaman terhadap pelajar dan keluarganya. Dalam beberapa kasus, pelajar yang menolak bergabung dengan kelompok separatis ini mengalami intimidasi hingga kekerasan. Ancaman ini membuat banyak pelajar terpaksa mengikuti arahan mereka meskipun dengan terpaksa. “Ada pelajar yang sebenarnya ingin fokus belajar, tetapi karena tekanan dan ancaman, mereka akhirnya terpaksa mengikuti agenda OPM,” ujar seorang tokoh masyarakat dari Wamena.
Pemerintah Indonesia melalui aparat keamanan terus berupaya untuk mencegah penyalahgunaan pelajar dalam agenda separatisme ini. Beberapa langkah telah diambil, seperti meningkatkan pengawasan di sekolah-sekolah, memperkuat pendidikan kebangsaan, serta memberikan perlindungan kepada pelajar yang menjadi target rekrutmen oleh kelompok separatis. Selain itu, pemerintah juga bekerja sama dengan tokoh adat, pemuka agama, dan akademisi untuk memberikan pemahaman kepada pelajar mengenai pentingnya persatuan dan pembangunan di Papua.
Program beasiswa dan pendidikan afirmatif juga menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mengarahkan generasi muda Papua ke jalur yang lebih positif. Dengan menyediakan akses pendidikan yang lebih luas dan berkualitas, diharapkan pelajar dapat lebih fokus pada pengembangan diri dan tidak mudah terpengaruh oleh propaganda yang menyesatkan. “Pendidikan adalah kunci utama untuk membangun Papua yang lebih maju. Oleh karena itu, kita harus melindungi pelajar dari pengaruh negatif yang hanya akan merugikan mereka,” kata seorang pejabat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Para orang tua dan guru juga diimbau untuk lebih waspada terhadap aktivitas anak-anak mereka, terutama dalam era digital saat ini, di mana propaganda separatis bisa menyusup melalui media sosial. Dengan adanya pengawasan dan bimbingan yang tepat, pelajar diharapkan dapat lebih kritis dalam menyaring informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh ajakan yang menyesatkan.
Penting bagi seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah, aparat keamanan, tenaga pendidik, maupun keluarga, untuk bersinergi dalam menjaga generasi muda Papua agar tetap berada di jalur pendidikan dan pembangunan. Dengan kerja sama yang solid, penyalahgunaan pelajar oleh kelompok separatis dapat diminimalisir, sehingga Papua dapat berkembang dalam suasana damai dan sejahtera.
