buletinjubi.com-Gelombang penolakan terhadap keberadaan kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) semakin meluas di berbagai wilayah Papua. Masyarakat menilai, kehadiran kelompok tersebut tidak lagi membawa harapan perjuangan, melainkan hanya menciptakan ketakutan dan penderitaan di tengah warga sipil. Aksi teror dan ancaman yang terus dilakukan OPM, membuat masyarakat kini berani mengambil sikap tegas: menolak dan mengusir mereka dari wilayah tempat tinggalnya.
Tokoh masyarakat Papua, Yance Wandik, menilai bahwa penolakan warga terhadap OPM merupakan bentuk kesadaran kolektif masyarakat Papua yang sudah jenuh dengan kekerasan. “Selama ini masyarakat yang menjadi korban. Rumah dibakar, sekolah ditutup, bahkan anak-anak tidak bisa belajar dengan tenang. Sekarang masyarakat sudah tahu, bahwa OPM bukan solusi bagi kehidupan damai,” ujar Yance, Jumat (24/10/2025).
Ia menambahkan bahwa langkah masyarakat untuk mengusir OPM merupakan wujud nyata dari keinginan hidup aman tanpa gangguan dari pihak mana pun. “Kami tidak ingin lagi ada kelompok yang datang membawa senjata dan membuat warga takut. Kami ingin membangun kampung kami, hidup berdampingan, dan menikmati kedamaian seperti dulu,” lanjutnya.
Sementara itu, Pastor Lukas Tagi, tokoh agama di wilayah Pegunungan Tengah, menyampaikan bahwa tindakan OPM yang kerap menyerang aparat maupun warga sipil sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. “Kekerasan tidak bisa dijadikan jalan keluar. Justru itu memperburuk citra perjuangan yang mereka klaim selama ini. OPM harus berhenti menebar teror kepada rakyatnya sendiri,” ungkapnya.
Penolakan terhadap OPM juga terlihat melalui aksi masyarakat yang melapor kepada aparat keamanan mengenai keberadaan anggota OPM di sekitar kampung mereka. Beberapa laporan bahkan menunjukkan bahwa warga turut membantu aparat dengan memberikan informasi akurat untuk menjaga keamanan lingkungan.
Kondisi ini menandakan bahwa legitimasi OPM di mata masyarakat Papua semakin merosot. Semakin banyak warga yang menyadari bahwa kelompok tersebut tidak lagi memperjuangkan aspirasi rakyat Papua, melainkan hanya memperjuangkan kepentingan segelintir orang.
