buletinjubi.com-Dalam sebuah rekaman video yang beredar pada Senin, 13 Oktober 2025, kelompok bersenjata TPNPB-OPM Kodap XXVII Sinak bersama sejumlah anggotanya di Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak, menyatakan dukungannya terhadap kelanjutan proyek pengaspalan Bandara Agandugume.
Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Komandan Operasi Kodap Sinak Kalenak Murib serta perwakilan dari Batalion Kodap Agandugume. Dalam pernyataannya, ia menyebut bahwa sepakat dan memberikan izin agar proyek pembangunan bandara dapat terus dilanjutkan oleh pihak kontraktor.
“Kami pihak ketiga, TPNPB-OPM Organisasi Papua Merdeka, juga saya sebagai Komandan Operasi Kodap Sinak bersama Wakil Panglima dan Batalion Kodap Agandugume, kami semua sepakat dan setuju untuk bikin lapangan. Itu proyek dari Pramatarama yang bangun di distrik Agandugume,” ujarnya Kalenak Murib.
Ia juga menyebut nama Jackson Tabuni sebagai pihak yang ditunjuk untuk bertanggung jawab di lapangan dalam penyelesaian pembangunan bandara. “Mandor dan penanggung jawab di distrik Agandugume itu Jackson Tabuni. Dia yang bertanggung jawab menyelesaikan Bandara Agandugume,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan agar pihak pelaksana proyek dari perusahaan Pramatarama memperhatikan kebutuhan masyarakat setempat. Pihaknya menegaskan bahwa aspirasi warga yang disampaikan di lapangan harus diterima dan ditindaklanjuti dengan baik.
“Bapak yang punya proyek tidak boleh tolak dan juga tidak boleh komunikasi dengan pihak-pihak, TNI Polri. Yang penting yang punya daerah kami bicara tentang menyelesaikan Bandara Agandugume,” ujarnya.
Menurut informasi lanjutan dalam rekaman tersebut, masyarakat setempat berencana mengadakan pertemuan pada hari Senin setelah video dibuat. Pertemuan itu direncanakan akan dihadiri oleh pihak Pemda Puncak, Pihak Kontraktor Pramatarama dan kelompok OPM Kodap XXVII Sinak.
Dengan adanya persetujuan dari kelompok OPM Kodap XXVII Sinak menunjukan bahwa kelompok OPM justru berusaha mengambil keuntungan pribadi dari proyek-proyek pembangunan yang ditujukan untuk rakyat Papua. Kelompok OPM hanya melakukan pemerasan dan intervensi terhadap pelaksanaan pembangunan dan mendapatkan dana untuk bertahan hidup dari proyek tersebut.
