buletinjubi.com-Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan menggelar aksi demo dan pemalangan terhadap Kantor Gubernur Papua Pegunungan pada Senin, 10 Februari 2025.
Dalam aksinya, para ASN menuntut Penjabat (Pj) Gubernur Papua Pegunungan segera melantik pejabat definitif sekda, eselon III, eselon IV dan menolak wacana pengurangan tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Menyikapi aksi demo ratusan ASN, Anggota DPR Papua Pegunungan, Kamilus Logo angkat bicara. Ia meminta Pemerintah segera mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi para ASN, terutama terkait rencana pemotongan TPP.
“Saya meminta Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, dalam hal ini Pj Gubernur dan Tim TAPD, untuk meninjau kembali pernyataan tentang pemotongan TPP, karena ASN di Papua Pegunungan tidak bisa hanya mengandalkan gaji pokok, karena TPP sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarga,” katanya kepada awak media, Selasa (11/2/2025).
“Oleh karena itu, saya meminta agar pemotongan dilakukan dari pos anggaran lain, dengan memangkas kegiatan yang tidak terlalu penting untuk refocusing anggaran,” ujar Kamilus Logo.
Kamilus juga menyoroti bahwa keputusan untuk pemotongan TPP tidak pernah dibahas bersama DPRP.
“Pemerintah harus taat aturan. Keputusan seperti ini seharusnya melalui pembahasan dengan DPRP agar tidak menimbulkan polemik di kalangan ASN,” ujarnya.
Untuk itu, Kamilus Logo meminta agar Pj Gubernur tidak terlalu banyak melakukan perjalanan dinas di masa transisi ini, karena dinilai menghabiskan anggaran untuk kegiatan seremonial.
Menurutnya, roadshow lebih tepat dilakukan oleh gubernur definitif, sementara Pj Gubernur seharusnya fokus menyelesaikan masalah-masalah yang belum tuntas sebelum akhir masa jabatannya.
“Banyak janji Pj Gubernur kepada masyarakat yang belum terealisasi. Saya meminta agar hal itu segera diselesaikan sebelum masa jabatan berakhir, agar tidak meninggalkan beban bagi gubernur definitif. Beberapa tugas utama yang belum terealisasi antara lain pelantikan pejabat eselon III dan IV, serta penyediaan kantor DPRP yang hingga kini belum ada,” tambahnya.
Lebih lanjut, Kamilus juga menegaskan bahwa Papua Pegunungan tidak bisa hanya bergantung pada APBD yang terbatas untuk membangun daerah. Ia mendorong dinas teknis agar lebih inovatif dalam mencari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD sebesar Rp2 triliun, itu tidak cukup untuk membangun Papua Pegunungan yang memiliki biaya pembangunan tinggi. Saya minta dinas teknis untuk berinovasi dalam menggali sumber-sumber PAD agar daerah ini bisa mandiri secara fiskal,” tegasnya.
