buletinjubi.com-Danrem 173 PVB Biak, Brigjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia mengungkapkan perkembangan situasi keamanan di wilayah Intan Jaya dan Puncak Jaya dalam beberapa hari terakhir.
Menurutnya, ada kelompok yang memanfaatkan situasi sosial dan politik untuk melakukan aksi perlawanan terhadap pemerintah, termasuk penolakan terhadap program makan gratis dari pemerintah pusat.
“Ada beberapa kejadian, dan mereka manfaatkan situasi ini untuk melakukan gerakan melawan pemerintah. Mereka bahkan menolak program makan gratis,” ujar Brigjen Frits di Mile 32, Kamis (1/5).
Ia menegaskan, TNI tetap menjalankan tugas untuk mengamankan setiap kebijakan yang digagas oleh Presiden. Meski terjadi sejumlah kontak tembak, Brigjen Frits menyatakan pihaknya masih mendalami situasi yang terjadi di lapangan.
“Untuk yang terakhir di Pos Titigi Intan Jaya sampai sekarang kami belum mendapatkan informasi lengkap karena kendala komunikasi. Tapi kami dalami terus,” jelasnya.
Terkait maraknya aksi di Intan Jaya, Frits menilaiwilayah itu menjadi titik konflik dibanding delapan kabupaten karena kelompok bersenjata ingin menunjukkan eksistensinya.
“Mereka ingin diakui dunia luar, jadi Intan Jaya dijadikan pusat aksi. Tapi TNI tidak pernah mundur,” tegasnya.
Menanggapi tuduhan OPM soal penggunaan bom, Frits membantah keras. “Itu hanya tuduhan yang dibesar-besarkan. Prajurit kami sudah dibekali untuk tidak melanggar HAM,” katanya.
Ia juga mengungkapkan tantangan terbesar di lapangan yaitu penggunaan masyarakat sipil sebagai tameng oleh kelompok bersenjata. “Kalau masyarakat, tidak mungkin TNI menyakiti mereka. Memang ini operasi berat karena masyarakat dijadikan tameng,” ungkapnya.
Sementara itu, terkait situasi di Puncak Jaya pasca konflik sosial dan proses politik, Frits bersama Kapolda Papua telah berada di wilayah tersebut selama empat hari untuk melakukan pendekatan kepada dua pasangan calon yang memiliki basis massa kuat.
“Mudah-mudahan pasca putusan Mahkamah Konstitusi, situasi kembali aman dan kondusif,” harapnya.
